Pemerintah Perkuat Kolaborasi untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Faktakalbar.id – Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas nasional. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melakukan pertemuan dengan sejumlah pengembang senior nasional untuk membahas berbagai tantangan pembangunan perumahan.

Pemerintah Dorong Regenerasi Pengembang

Selain mempercepat pembangunan rumah, pemerintah juga mendorong munculnya pengembang baru yang memiliki kualitas dan tanggung jawab dalam membangun hunian masyarakat.

Maruarar mengatakan regenerasi pengembang mulai tumbuh dan akan terus didorong agar mampu mendukung penyediaan rumah dalam jumlah besar. Pemerintah juga menyiapkan agenda akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur pada Desember 2026.

Sejumlah Kendala Perumahan Dibahas

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan pengembang membahas sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan, mulai dari harga rumah, administrasi pertanahan, ketersediaan lahan, hingga kuota rumah subsidi.

Pemerintah juga membahas kebijakan untuk mengurangi beban masyarakat dalam memiliki rumah, termasuk upaya mendorong BPHTB menjadi 0 persen bagi masyarakat kecil melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Selain itu, insentif perpajakan juga menjadi perhatian karena dinilai dapat membantu menekan harga rumah dan menjaga daya beli masyarakat.

Tata Ruang Jadi Perhatian

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menyampaikan perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah.

Pemerintah mencatat progres verifikasi usulan LP2B secara nasional telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah.

Kepastian tata ruang diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengembangan perumahan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lahan pertanian.

Hunian Vertikal Ikut Didorong

Pemerintah juga mendorong pengembangan rumah susun subsidi sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan.

Salah satu skema yang dibahas adalah pembiayaan rusun subsidi melalui KPR inden, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap hunian vertikal yang layak dengan skema pembiayaan yang lebih mudah.

Targetkan Rumah Layak dan Terjangkau

Program 3 Juta Rumah tidak hanya mengejar jumlah pembangunan, tetapi juga diarahkan untuk menyediakan hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah berharap kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah dapat membuat pelaksanaan program berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat ekosistem industri perumahan nasional.

Dengan penguatan pembiayaan, penyederhanaan administrasi, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan pengembang, pemerintah optimistis penyediaan rumah bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan.