Pemerintah Diminta Pertimbangkan Bantuan Negara Tetangga untuk Atasi Kebakaran Hutan

Faktakalbar.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Sultan menilai dukungan internasional dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penanganan kebakaran yang hingga kini masih menyisakan titik api di sejumlah daerah. Menurutnya, karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan wilayah sekitar Indonesia.

Ia mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan langkah intensif serta dukungan teknologi yang tepat agar pemadaman dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sultan juga berpandangan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan bantuan dari negara lain tanpa harus terlebih dahulu menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, kerja sama internasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

Ia menyebut Indonesia sebelumnya pernah menerima bantuan dari Jepang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, tawaran bantuan dari negara sahabat, khususnya negara-negara ASEAN, dinilai dapat menjadi pilihan apabila diperlukan.

Meski demikian, Sultan mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mengerahkan sumber daya nasional untuk menangani kebakaran. Ia menilai langkah penanggulangan perlu terus diperkuat mengingat masih adanya wilayah terdampak di Sumatera dan Kalimantan.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk karhutla. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengoptimalkan dukungan anggaran serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak.

Daniel menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk masker, layanan kesehatan, air bersih, dan pangan. Ia juga menilai upaya pemadaman perlu disertai langkah mitigasi agar risiko kebakaran serupa dapat ditekan pada masa mendatang.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dorongan dari sejumlah pihak agar pemerintah terus mengevaluasi strategi penanganan karhutla, baik melalui penguatan sumber daya dalam negeri maupun kemungkinan kerja sama dengan negara lain.