KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke Oknum Kemnaker

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang kepada sejumlah oknum pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa empat petinggi perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (12/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali keterangan para saksi mengenai dugaan pemberian uang kepada pegawai di lingkungan Kemnaker.

“Penyidik mendalami keterangan para saksi soal pemberian uang kepada oknum pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).

Empat saksi yang diperiksa yakni Woro Edgar Wikanti selaku Direktur PT Sarana Katiga Nusantara, Huria selaku Komisaris PT Sarana Katiga Nusantara, Rizki Nur Apriani selaku Direktur Utama PT Waterland Nusantara, serta Yuni Apriningtyas Prameswari selaku Direktur PT Waterland Nusantara.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker. Penyidik mendalami dugaan aliran uang dari pihak perusahaan jasa K3 kepada sejumlah pihak di kementerian tersebut.

Kasus ini sebelumnya menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel bersama sejumlah pihak lainnya. Dalam perkembangannya, KPK juga menetapkan tiga tersangka baru pada Desember 2025, yakni Chairul Fadhly Harahap, Haiyani Rumondang, dan Sunardi Manampiar Sinaga.

KPK terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran uang serta mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

Pendalaman terhadap saksi dari pihak swasta diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas mekanisme pemberian uang yang diduga berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3.