Pemerintah Catat Realisasi Investasi Hampir Rp4.000 Triliun dalam Dua Tahun
Pemerintah mencatat realisasi investasi Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo, dengan penyerapan 5,48 juta tenaga kerja hingga September 2026.
Faktakalbar.id - Pemerintah mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Investasi yang masuk sejak Oktober 2024 hingga September 2026 tersebut dilaporkan telah menyerap sekitar 5,49 juta tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).
Menurut Rosan, total realisasi investasi selama periode tersebut mencapai Rp3.923,2 triliun. Angka ini merupakan akumulasi investasi sejak triwulan IV 2024, sepanjang 2025, hingga triwulan III 2026.
Realisasi Investasi Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja
Rosan menjelaskan, investasi yang masuk ke Indonesia selama periode penghitungan tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja.
Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat industrialisasi nasional.
Meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan capaian yang dilaporkan pemerintah dari realisasi investasi selama periode terkait. Angka itu tidak dengan sendirinya menunjukkan seluruh pekerjaan yang tercipta merupakan pekerjaan permanen atau berkualitas sama.
Karena itu, perkembangan investasi juga perlu dilihat dari jenis pekerjaan yang tersedia, tingkat upah, serta keberlanjutan kegiatan usaha yang menyerap tenaga kerja.
Investasi di Luar Jawa Capai Rp2.031 Triliun
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa tercatat lebih besar dibandingkan investasi di Jawa.
Rosan menyebut investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari separuh nilai investasi yang dilaporkan pemerintah selama dua tahun penghitungan berada di luar Jawa.
Pemerintah menilai persebaran investasi ke berbagai wilayah penting untuk memperluas kegiatan ekonomi di luar pusat-pusat industri yang telah berkembang. Namun, dampak pemerataan tetap perlu dilihat berdasarkan manfaat investasi terhadap ekonomi daerah dan masyarakat setempat.
Investasi Dalam Negeri dan Asing Relatif Berimbang
Berdasarkan asal modal, investasi selama periode tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi domestik sedikit lebih besar dibandingkan investasi asing.
Pemerintah menyatakan akan terus mendorong masuknya investasi dengan memperbaiki iklim usaha dan memperkuat sektor industri. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan produksi di dalam negeri dan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya nasional.
Realisasi Investasi Januari–September 2026 Capai Rp1.539,2 Triliun
Secara terpisah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun.
Nilai tersebut tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 75,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Pada triwulan III 2026 saja, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun atau meningkat 7,6 persen secara tahunan. Investasi tersebut terdiri atas PMA sebesar Rp270,2 triliun dan PMDN sebesar Rp258,5 triliun.
Data ini memberikan gambaran perkembangan investasi dalam tahun berjalan, berbeda dari angka Rp3.923,2 triliun yang merupakan akumulasi selama dua tahun penghitungan pemerintahan Prabowo.
Hilirisasi Jadi Salah Satu Fokus Investasi
Selain meningkatkan jumlah investasi, pemerintah juga mendorong investasi yang berkaitan dengan hilirisasi dan industrialisasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri sebelum dipasarkan.
BKPM mencatat investasi hilirisasi sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp480 triliun, tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 31,2 persen terhadap total realisasi investasi nasional selama sembilan bulan pertama tahun ini.
Sektor mineral menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi, dengan nilai sekitar Rp335,1 triliun. Selain itu, investasi juga berasal dari sektor perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan.
Pemerintah menyatakan akan terus mendorong investasi yang dapat memperkuat industri nasional dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi yang masuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.