Pemerintah Belum Umumkan Jadwal Resmi Seleksi CPNS 2026

Faktakalbar.id - Pemerintah hingga Jumat (6/11/2026) belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 untuk jalur umum. Dengan demikian, tanggal pendaftaran, jumlah formasi, hingga tahapan seleksi nasional masih belum dapat dipastikan.

Informasi mengenai pembukaan CPNS 2026 masih menjadi perhatian masyarakat, terutama para pencari kerja dan lulusan perguruan tinggi yang ingin berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi jadwal pendaftaran yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, belum ditemukan pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian PANRB yang menetapkan jadwal seleksi CPNS jalur umum tahun ini.

BKN Ingatkan Masyarakat Waspadai Informasi Palsu

BKN sebelumnya telah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap poster atau informasi pembukaan CPNS 2026 yang beredar di berbagai platform digital.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, pada 4 Juni 2026 menyatakan bahwa poster yang mengklaim pendaftaran CPNS telah dibuka merupakan informasi tidak benar.

BKN menemukan sejumlah indikasi mencurigakan, termasuk penggunaan tautan yang bukan berasal dari domain resmi pemerintah serta ajakan untuk segera mengakses tautan tertentu.

Masyarakat diminta tidak sembarangan mengisi data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), maupun kode OTP melalui situs yang tidak jelas sumbernya.

Informasi resmi terkait seleksi ASN, termasuk CPNS, hanya disampaikan melalui kanal pemerintah dan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Ada 4.770 Formasi CPNS Melalui Sekolah Kedinasan

Meski jadwal seleksi CPNS jalur umum belum diumumkan, pemerintah telah menetapkan kebutuhan CPNS melalui jalur sekolah kedinasan pada 2026.

Berdasarkan pengumuman Kementerian PANRB pada Agustus 2026, tersedia sebanyak 4.770 formasi yang tersebar di sembilan kementerian dan lembaga.

Rinciannya meliputi 1.410 formasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 1.000 formasi Politeknik Keuangan Negara STAN, serta 891 formasi untuk 22 sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Politeknik Statistika STIS memperoleh 564 formasi, sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 375 formasi, serta Politeknik Pengayoman Indonesia sebanyak 250 formasi.

Sementara itu, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) memperoleh 130 formasi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) sebanyak 100 formasi, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) sebanyak 50 formasi.

Perlu dipahami bahwa 4.770 formasi tersebut merupakan kebutuhan melalui jalur sekolah kedinasan, bukan kuota seleksi CPNS jalur umum.

Calon Pelamar Bisa Mulai Mempersiapkan Dokumen

Walaupun jadwal pendaftaran belum tersedia, calon pelamar dapat mulai mempersiapkan dokumen yang umumnya dibutuhkan dalam proses seleksi CPNS.

Beberapa dokumen tersebut antara lain KTP, ijazah, transkrip nilai, pasfoto, serta dokumen pendukung lain sesuai persyaratan instansi yang dituju.

Calon peserta juga dapat mulai mempelajari materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), yang pada seleksi sebelumnya mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Namun, persyaratan administrasi dan ketentuan seleksi tetap harus mengacu pada pengumuman resmi ketika pemerintah membuka penerimaan.

Pantau Informasi Melalui Kanal Resmi Pemerintah

Masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2026 disarankan memantau informasi melalui portal SSCASN BKN di sscasn.bkn.go.id, situs resmi BKN di bkn.go.id, serta Kementerian PANRB di menpan.go.id.

Hingga 6 November 2026, jadwal pendaftaran CPNS jalur umum belum diumumkan secara resmi. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan tanggal yang beredar di media sosial sebagai acuan sebelum ada pengumuman pemerintah.

Calon pelamar juga perlu menghindari pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Proses seleksi ASN dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dan tidak menggunakan jasa perantara untuk menjamin kelulusan.