Pembayaran Cicilan KDKMP Belum Diproses, Menkeu: Masih Tunggu Verifikasi
Pembayaran cicilan KDKMP belum diproses karena masih menunggu verifikasi pembangunan. Menkeu Suahasil memastikan anggaran pembayaran sudah tersedia.
Faktakalbar.id - Pemerintah belum memproses pembayaran angsuran pertama pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembayaran masih menunggu proses verifikasi dan validasi pembangunan koperasi di lapangan.
Suahasil menjelaskan, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu pembangunan yang menjadi dasar pembayaran telah selesai dan memenuhi proses administrasi. Verifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi pembangunan serta jumlah koperasi yang telah memenuhi persyaratan pembayaran.
“Dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya, karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah ada proses validasi,” kata Suahasil dalam konferensi pers Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Anggaran Pembayaran Sudah Tersedia
Meski pembayaran belum diproses, Suahasil memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. Anggaran pembayaran pembiayaan KDKMP telah dialokasikan sejak penyusunan APBN 2026.
“Jadi, pasti dibayar, karena sudah ada anggarannya,” ujar Suahasil.
Dengan demikian, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran, melainkan masih berlangsungnya proses pemeriksaan dan validasi pembangunan KDKMP.
Proses Verifikasi Masih Berjalan
Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi bersama pihak terkait. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar sebelum pembayaran cicilan dilakukan.
Data yang dikutip Akurat menunjukkan bahwa hingga 17 September 2026, sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung dan gerai. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 17.288 KDKMP dinyatakan siap menjalani proses verifikasi dan validasi.
Sementara itu, baru 7.028 KDKMP dari 17.288 yang masuk dalam antrean proses verifikasi dan validasi pada periode tersebut. Setelah verifikasi selesai, hasilnya akan direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum tahapan pembayaran dilanjutkan.
KDKMP Masuk Pemantauan KSSK
Pembiayaan pembangunan KDKMP juga menjadi perhatian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemantauan dilakukan karena pembangunan koperasi tersebut melibatkan pembiayaan dari sektor perbankan.
Suahasil menyebut pemantauan melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Danantara yang berkaitan dengan kepemilikan bank-bank Himbara.
Pemerintah memastikan pembayaran cicilan KDKMP tetap akan dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi pembangunan selesai.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
