PDIP Soroti Tata Ruang soal Karhutla, Dorong Ada Moratorium Hutan

Faktakalbar.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti persoalan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum sebagai faktor yang menurutnya berkontribusi terhadap berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia mendorong moratorium pemanfaatan hutan, penjatuhan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, serta pelaksanaan reboisasi secara masif.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam keterangannya pada Minggu, 18 Oktober 2026. Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menyasar persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan dan kebijakan tata ruang.

Menurut Hasto, kebijakan pemanfaatan lahan perlu dievaluasi agar kawasan hutan tetap terlindungi dan tidak mudah dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan.

Ia juga menyinggung kebijakan pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang, menurutnya, menekankan perlindungan hutan dari perluasan perkebunan kelapa sawit.

Minta Pelaku Pembakaran Lahan Ditindak Tegas

Hasto menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan karhutla. Ia meminta pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar dikenai sanksi tegas, terlebih jika lahan tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan.

Menurutnya, dugaan pembakaran yang disengaja untuk mengubah fungsi kawasan hutan perlu ditangani melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Hasto menilai kejadian karhutla yang berulang setiap tahun menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan tata ruang, kesiapan menghadapi musim kering, serta upaya mitigasi bencana.

Ia juga menyoroti risiko kebakaran pada lahan gambut ketika kondisi kering meningkatkan potensi munculnya titik api.

Usulkan Gerakan Reboisasi Serentak

Selain moratorium pemanfaatan hutan, Hasto mengusulkan gerakan penanaman pohon dan reboisasi yang dilakukan secara serentak serta berkelanjutan.

Menurutnya, penghijauan kembali kawasan hutan tidak hanya bermanfaat bagi pemulihan lingkungan, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Hasto menyebut PDIP menjalankan kegiatan penanaman pohon setiap tahun. Ia juga mengusulkan gerakan satu orang menanam satu pohon agar partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin luas.

Ia berharap gerakan tersebut dilakukan secara konsisten dan disertai tanggung jawab dalam merawat pohon yang ditanam, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Karhutla Berdampak pada Masyarakat dan Lingkungan

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan kabut asap, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menurunkan kualitas udara. Dampaknya dapat meluas ke wilayah lain mengikuti arah angin dan kondisi atmosfer.

Karena itu, pencegahan karhutla membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pengelola lahan, hingga masyarakat.

Usulan moratorium pemanfaatan hutan, penataan ulang tata ruang, penegakan hukum, dan reboisasi yang disampaikan Hasto menjadi bagian dari dorongan politik PDIP untuk menangani akar persoalan karhutla.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan usulan PDIP. Pelaksanaannya memerlukan kebijakan pemerintah serta koordinasi antarlembaga sesuai kewenangan masing-masing.