Buntut Antrean BBM dan Blackout, YLKI Minta Prabowo Copot Bahlil
YLKI meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, termasuk pencopotan, menyusul antrean BBM di sejumlah daerah dan blackout di Batam.
Faktakalbar.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, termasuk mempertimbangkan pencopotannya. Desakan tersebut muncul menyusul antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah dan gangguan pasokan listrik atau blackout di Batam.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo pada 16 Oktober 2026. Surat tersebut berisi permintaan evaluasi terhadap kepemimpinan Kementerian ESDM, termasuk pencopotan menteri dari jabatannya.
Menurut YLKI, persoalan antrean BBM dan gangguan listrik tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah teknis. Kedua persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola energi nasional, khususnya terkait perencanaan, pengawasan, ketersediaan pasokan, dan distribusi energi.
YLKI menilai Kementerian ESDM memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pasokan energi tetap tersedia dan layanan energi dapat diandalkan oleh masyarakat.
Selain itu, YLKI menyoroti perlindungan hak konsumen yang terdampak gangguan layanan energi. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak masyarakat atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
YLKI juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat masalah pasokan maupun layanan energi.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa stok BBM nasional masih tersedia untuk sekitar 16–18 hari. Ia menjelaskan bahwa antrean di sejumlah daerah berkaitan dengan kendala distribusi dan perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Pemerintah juga telah menyoroti persoalan distribusi BBM di Bali setelah antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU. Sementara itu, gangguan listrik di Batam turut menjadi perhatian YLKI dalam menyampaikan tuntutan evaluasi terhadap pengelolaan sektor energi.
Hingga berita ini disusun, permintaan pencopotan Bahlil tersebut merupakan sikap dan desakan yang disampaikan YLKI. Belum ada informasi dalam sumber yang dirujuk mengenai keputusan Presiden Prabowo atas permintaan tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.