MUI Akan Surati Presiden dan Kapolri Terkait Penangkapan Warga Palestina, Minta Proses Hukum Transparan

Faktakalbar.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penangkapan seorang warga negara Palestina di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian MUI terhadap proses penegakan hukum yang dinilai memiliki dimensi kemanusiaan dan hubungan internasional. 

Dalam keterangannya, MUI menegaskan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, organisasi tersebut meminta agar penanganan kasus dilakukan secara hati-hati, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. 

MUI juga mengingatkan bahwa Indonesia selama ini memiliki komitmen kuat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Karena itu, setiap langkah yang berkaitan dengan warga negara Palestina diharapkan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap posisi Indonesia di mata dunia. 

Surat yang akan dikirim kepada Presiden dan Kapolri bertujuan meminta penjelasan sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip due process of law, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan hak pendampingan hukum kepada pihak yang bersangkutan. 

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah aparat Indonesia menangkap Abdul Karim Raeq Miqdad, warga negara Palestina yang disebut masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja sama kepolisian internasional. 

MUI berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan mekanisme penanganan kasus tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun komunitas internasional mengenai komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina. 

Hingga saat ini, proses penanganan kasus masih berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. MUI menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut sambil menunggu respons dari Presiden dan Kapolri atas surat yang akan disampaikan.