MK Soroti Kebijakan Kuota Internet Hangus, Beri Sejumlah Opsi Perlindungan Konsumen

Faktakalbar.id — Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian publik setelah membacakan putusan terkait permohonan uji materi mengenai kebijakan kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir. Dalam putusannya, MK tidak secara langsung menghapus kebijakan tersebut, namun memberikan sejumlah pertimbangan yang dinilai dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan penyelenggara layanan telekomunikasi dalam meningkatkan perlindungan konsumen.

Perkara ini diajukan oleh pemohon yang menilai sistem kuota internet yang otomatis hangus saat masa aktif berakhir berpotensi merugikan pelanggan. Namun, MK berpandangan bahwa pengaturan teknis mengenai layanan telekomunikasi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan pemerintah.

MK Beri Ruang untuk Penyempurnaan Kebijakan

Dalam pertimbangannya, MK menilai perlindungan terhadap hak konsumen tetap harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi.

Mahkamah menyebut pemerintah bersama regulator dapat mengevaluasi berbagai mekanisme agar hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan berlangsung secara adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

Isu kuota internet yang hangus selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama bagi pelanggan yang masih memiliki sisa kuota ketika masa aktif paket berakhir.

Sejumlah pihak mendorong adanya skema yang lebih fleksibel, seperti perpanjangan masa berlaku, akumulasi sisa kuota dengan syarat tertentu, atau mekanisme lain yang tetap mempertimbangkan aspek bisnis operator sekaligus hak konsumen.

Pemerintah dan Regulator Diharapkan Melakukan Evaluasi

Putusan MK dinilai menjadi momentum bagi pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta regulator di sektor telekomunikasi untuk mengevaluasi kebijakan yang berlaku saat ini.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan industri telekomunikasi nasional.

Belum Mengubah Aturan yang Berlaku

Meski menjadi perhatian publik, putusan MK tidak otomatis mengubah sistem kuota internet yang diterapkan operator seluler saat ini.

Apabila nantinya terdapat perubahan kebijakan, implementasinya tetap memerlukan tindak lanjut dari pemerintah maupun regulator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.