Nasional

MK Putuskan Puluhan Perkara Uji Materi, Sejumlah Undang-Undang Jadi Sorotan

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan atas puluhan permohonan uji materi. Sejumlah undang-undang strategis seperti UU Minerba, KUHAP, KUHP, hingga UU TNI menjadi perhatian.

Penulis: Clara Thursday, 23 July 2026 📖 1 menit

MK Putuskan Puluhan Perkara Uji Materi, Sejumlah Undang-Undang Jadi Sorotan — Ilustrasi sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan atas puluhan permohonan uji materi yang mencakup sejumlah undang-undang strategis, termasuk UU Minerba, KUHAP, KUHP, dan UU TNI. (dok.ist)

Faktakalbar.id — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan atas puluhan permohonan uji materi undang-undang di Gedung MK, Jakarta. Sidang tersebut menjadi perhatian karena menyangkut sejumlah regulasi strategis yang berkaitan dengan sektor pertambangan, hukum pidana, pertahanan, hingga pemerintahan daerah.

Sidang pleno dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama para hakim konstitusi. Putusan yang dibacakan merupakan tahap akhir dari proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersifat final serta mengikat.

UU Minerba Menjadi Salah Satu Perkara yang Disorot

Salah satu perkara yang paling mendapat perhatian adalah pengujian Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah pemohon yang mempersoalkan berbagai ketentuan mengenai tata kelola pertambangan, termasuk wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Selain UU Minerba, MK juga memutus permohonan uji materi terhadap sejumlah regulasi lain, di antaranya Undang-Undang KUHAP, KUHP, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pilkada, serta beberapa undang-undang lainnya.

Putusan Bersifat Final dan Mengikat

Mahkamah Konstitusi menegaskan setiap putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan. Seluruh putusan akan menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Dalam beberapa perkara, MK mengabulkan sebagian permohonan, sementara permohonan lainnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sesuai hasil pemeriksaan majelis hakim.

Bagian dari Pengujian Konstitusional

Uji materi merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat, organisasi, maupun lembaga yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada MK.