Menkomdigi Ingatkan Humas Pemerintah Utamakan Akurasi Informasi di Tengah Era Digital
Menkomdigi Meutya Hafid mengingatkan humas pemerintah agar mengutamakan akurasi dan verifikasi informasi di tengah derasnya arus konten digital.
Faktakalbar.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan insan hubungan masyarakat (humas) pemerintah agar mengutamakan akurasi dan kebenaran dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi tidak boleh mengalahkan proses verifikasi, terlebih di tengah derasnya arus konten digital.
Pesan tersebut disampaikan Meutya saat memberikan keynote speech dalam Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2026 bertema “Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan” di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi dan semakin banyaknya platform komunikasi menghadirkan tantangan baru bagi praktisi humas pemerintah. Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai kanal digital belum tentu menjangkau masyarakat secara luas karena distribusinya turut dipengaruhi oleh algoritma masing-masing platform.
Karena itu, humas pemerintah perlu menyesuaikan strategi komunikasi tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan, ketepatan, dan manfaat informasi.
Kecepatan dan Viralitas Tidak Boleh Mengalahkan Akurasi
Meutya menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak semestinya hanya diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan atau seberapa tinggi jumlah penontonnya.
Menurutnya, informasi yang tidak benar berpotensi memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu persoalan, bahkan dapat membuat publik mengambil keputusan yang keliru.
Ia meminta humas pemerintah memastikan setiap informasi yang disampaikan telah diperiksa dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meutya juga menyoroti kecenderungan sebagian pembuat konten yang lebih mengejar validasi dan popularitas agar unggahannya mudah viral. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa komunikasi publik harus tetap mengutamakan kebenaran, bukan sekadar menarik perhatian.
Humas Pemerintah Diminta Menjaga Ruang Informasi yang Inklusif
Selain persoalan akurasi, Meutya menyinggung dampak algoritma digital terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, pola distribusi konten di platform digital berpotensi memperkuat polarisasi dan memisahkan kelompok masyarakat berdasarkan pandangan tertentu.
Dalam situasi tersebut, humas pemerintah memiliki peran penting untuk menghadirkan komunikasi yang terbuka dan inklusif. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat ruang dialog serta menjaga keberagaman pandangan di tengah masyarakat.
Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga keterbukaan informasi dan kebebasan pers sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik yang sehat.
Anugerah Media Humas 2026 Diikuti 192 Instansi
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa AMH 2026 diikuti oleh 192 instansi dengan total 689 karya kehumasan.
Karya-karya tersebut berasal dari kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perguruan tinggi negeri, serta pemerintah daerah.
Penilaian AMH tahun ini mencakup enam kategori, yakni siaran pers media online, media sosial, website, penerbitan media internal, media audiovisual, dan kampanye komunikasi publik.
Fifi menyebut ajang tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi bagi praktisi humas, tetapi juga mendorong lahirnya karya komunikasi yang terukur, memberikan dampak, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Melalui AMH 2026, pemerintah berharap kualitas komunikasi publik terus meningkat. Di tengah persaingan informasi digital, humas pemerintah diharapkan tidak hanya mampu menjangkau masyarakat, tetapi juga menjadi sumber informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipercaya.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.