Menkeu Pastikan Penerbitan SBN 2026 Sesuai Target, Ini Realisasinya

Faktakalbar.id - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap berjalan sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah mempertahankan rencana pembiayaan tersebut di tengah perkembangan pasar obligasi dan proyeksi defisit anggaran sebesar 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan itu disampaikan Suahasil setelah menghadiri Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026). Ia menegaskan pemerintah tetap berpegang pada target penerbitan yang telah ditetapkan dalam APBN.

“(Penerbitan SBN) sesuai target. Kan ini udah kita umumkan target defisit kita di 2,85 persen dari PDB. Itu udah ada angka penerbitannya kan. Ya udah kita bekerja dengan itu, dengan target segitu,” kata Suahasil, dikutip dari ANTARA.

Realisasi Penerbitan SBN Capai Rp497,5 Triliun

Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Oktober 2026, realisasi penerbitan SBN neto hingga 30 September 2026 mencapai Rp497,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 62,2 persen dari target penerbitan SBN neto dalam APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, target pembiayaan utang pemerintah sepanjang 2026 ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Hingga akhir September, realisasinya tercatat Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target.

Penerbitan SBN menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk memperoleh pembiayaan guna menutup defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan belanja negara. Melalui instrumen ini, pemerintah memperoleh dana dari investor dengan kewajiban pembayaran pokok dan imbal hasil sesuai ketentuan masing-masing surat berharga.

Pemerintah Pertimbangkan Kondisi Pasar Obligasi

Meski memastikan penerbitan SBN sesuai target, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi pasar keuangan ketika menentukan waktu penerbitan. Pergerakan imbal hasil atau yield obligasi menjadi salah satu faktor yang diperhatikan karena dapat memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah.

Suahasil sebelumnya menjelaskan bahwa penerbitan SBN dilakukan secara hati-hati dengan melihat perkembangan pasar keuangan domestik dan kondisi ekonomi global. Pemerintah dapat menyesuaikan waktu penerbitan untuk merespons perubahan kondisi pasar tanpa mengubah target pembiayaan yang telah ditetapkan.

Kondisi pasar yang kurang kondusif dapat memengaruhi minat investor dan tingkat imbal hasil yang harus ditawarkan pemerintah. Karena itu, strategi penerbitan perlu mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan sekaligus biaya utang.

Defisit APBN 2026 Diproyeksikan 2,85 Persen dari PDB

Pemerintah menetapkan target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hingga September 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target.

Di sisi pembiayaan, penerbitan SBN dan instrumen pinjaman menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Pemerintah menyatakan tetap menjalankan pembiayaan berdasarkan target defisit sebesar 2,85 persen dari PDB.

Kepastian penerbitan SBN sesuai target menjadi perhatian pelaku pasar karena berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, kondisi pasar obligasi, serta perkembangan fiskal hingga akhir tahun.

Ke depan, realisasi penerbitan SBN akan tetap bergantung pada pelaksanaan strategi pembiayaan pemerintah dan perkembangan pasar keuangan. Pemerintah menegaskan target yang telah ditetapkan tetap menjadi acuan dalam memenuhi kebutuhan APBN 2026.