Menhut Tegaskan Pemerintah Tidak Lepas Tangan Tangani Karhutla di Kalimantan

Faktakalbar.id - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, meskipun proses pemadaman menghadapi berbagai kendala, mulai dari kemarau panjang hingga terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli saat meninjau salah satu titik kebakaran di Jalan Ir Soekarno atau Jalan Lingkar Utara Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (17/10/2026) malam.

Ia menegaskan pemerintah tetap hadir untuk memastikan api dapat dipadamkan sekaligus menekan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Pemerintah tidak cuci tangan, tidak lepas tangan, bahkan sebenarnya hadir semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa api padam dan kemudian juga asap tidak membuat lebih banyak lagi masyarakat kita yang kena ISPA,” kata Raja Juli.

Menurutnya, penanganan karhutla masih menghadapi tantangan karena hujan alami diperkirakan belum turun secara merata di Kalimantan Tengah hingga November 2026. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah bahkan diperkirakan baru menerima hujan pada dasarian ketiga November.

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengoptimalkan sejumlah upaya melalui jalur udara, yakni operasi modifikasi cuaca (OMC), pengembangan teknologi pembentukan awan menggunakan dry ice, serta pemadaman menggunakan helikopter dengan metode water bombing.

Operasi modifikasi cuaca dilaksanakan BMKG dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada ketersediaan bibit awan hujan, yang menjadi tantangan di tengah kondisi El Nino dan minimnya awan di sejumlah wilayah.

Sementara itu, pemadaman melalui water bombing juga terkendala jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap. Raja Juli mengatakan keselamatan awak helikopter menjadi pertimbangan utama sehingga penerbangan tidak dipaksakan ketika kondisi tidak memungkinkan.

Di Kalimantan Tengah, terdapat enam helikopter milik BNPB dan satu helikopter Kementerian Kehutanan yang mendukung penanganan karhutla, di luar armada perusahaan swasta. Pemerintah juga berupaya menambah dukungan armada untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Selain upaya dari udara, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan melibatkan personel TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Masyarakat Peduli Api, serta para relawan.

Raja Juli menjelaskan bahwa sebagian titik kebakaran berada di lahan gambut. Kondisi tersebut membuat pemadaman lebih sulit karena api dapat tetap membara di bawah permukaan tanah meskipun bagian atasnya terlihat sudah padam. Bara yang tersisa berpotensi memicu kebakaran kembali.

Pemerintah karena itu perlu memastikan proses pemadaman disertai pemantauan lanjutan agar titik api tidak kembali menyala.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas penanganan lahan terlantar yang berpotensi menjadi sumber karhutla, terutama di kawasan perkotaan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membantu menangani kebakaran yang sedang berlangsung, tetapi juga mengurangi risiko kebakaran pada musim kemarau berikutnya.

Pemerintah menyatakan penanganan karhutla akan terus dilakukan melalui kombinasi pemadaman, modifikasi cuaca, koordinasi lintas instansi, dan pencegahan agar dampak kebakaran serta kabut asap terhadap masyarakat dapat ditekan.