Menag Nasaruddin Umar Dipercaya Jadi Presiden Pertama Majelis Imam Masjid Dunia

Faktakalbar.id - Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dipercaya menjadi Presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams (IAMI) atau Majelis Imam Masjid Internasional.

Penetapan tersebut menjadi salah satu hasil International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 25–27 September 2026. Forum tersebut diikuti imam besar, mufti, dan delegasi dari berbagai negara.

Nasaruddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga meminta dukungan para imam besar dunia dalam menjalankan amanah tersebut.

“Saya merasa tidak pantas untuk dipilih menjadi pimpinan imam besar,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta. Ia menyatakan siap mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk menjalankan tugas tersebut demi kemaslahatan umat.

Menurut Nasaruddin, pembentukan IAMI diharapkan dapat memperkuat peran masjid dalam kehidupan masyarakat. Masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, konsultasi, dan pertemuan berbagai kelompok.

IAMI dibentuk sebagai respons atas masukan para imam, mufti, dan delegasi negara yang mengikuti IGIC 2026. Organisasi tersebut berkedudukan di Jakarta sebagai sekretariat permanen dan pusat administrasi.

Selain Jakarta, IAMI akan memiliki kantor wilayah di sejumlah kota, yakni Kuala Lumpur untuk kawasan Asia, Kairo untuk Timur Tengah, Nairobi untuk Afrika, London untuk Eropa, New York untuk Amerika Utara, Rio de Janeiro untuk Amerika Selatan, serta Canberra untuk Australia dan Pasifik.

Dalam forum tersebut, IGIC 2026 juga menghasilkan kesepakatan bersama bertajuk “Jakarta Understanding”. Kesepakatan itu antara lain menyoroti peran imam sebagai penggerak perdamaian, penguatan dialog lintas agama, perlindungan hak kemanusiaan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

IAMI selanjutnya dirancang menjadi wadah internasional bagi para imam untuk memperkuat kerja sama, pertukaran pengetahuan, diplomasi keagamaan, serta kegiatan kemanusiaan. Masa jabatan presiden organisasi tersebut ditetapkan selama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali.