KPK Sampaikan Catatan Setelah UU Perampasan Aset Disahkan
KPK menyampaikan catatan setelah UU Perampasan Aset disahkan DPR. Empat delik korupsi dalam UNCAC dinilai perlu diperkuat.
Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan sejumlah catatan setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).
Lembaga antirasuah tersebut menyambut pengesahan aturan itu karena dinilai sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut, khususnya ketentuan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan lembaga antirasuah.
Menurut Budi, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Upaya penegakan hukum juga perlu memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan negara.
KPK Soroti Empat Delik Korupsi yang Belum Diatur
Selain menyambut pengesahan UU Perampasan Aset, KPK menilai masih diperlukan penguatan instrumen hukum lain untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Budi menyebut terdapat empat jenis delik yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi secara khusus dalam sistem hukum Indonesia.
Keempat delik tersebut meliputi:
- Illicit enrichment, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.
- Trading in influence, yaitu praktik memperdagangkan pengaruh untuk memperoleh keuntungan atau fasilitas tertentu.
- Suap di sektor swasta, yakni pemberian atau penerimaan suap dalam kegiatan usaha di luar sektor pemerintahan.
- Foreign bribery, yaitu praktik pemberian suap kepada pejabat publik asing untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis atau transaksi internasional.
Menurut KPK, keempat delik tersebut dapat menjadi bahan pembahasan untuk memperkuat perangkat hukum pemberantasan korupsi ke depan.
KPK Akan Pelajari Pasal demi Pasal
Budi menjelaskan, KPK selama ini telah melakukan penyitaan aset sejak tahap penyidikan sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.
Aset yang disita dapat dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap, hasil pelelangan aset dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.
KPK juga dapat menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil tindak pidana korupsi.
Karena itu, KPK akan mengkaji lebih lanjut ketentuan dalam UU Perampasan Aset agar pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan mekanisme penindakan yang selama ini dijalankan.
KPK Minta Efektivitas UU Dievaluasi
KPK turut menanggapi pembahasan mengenai tidak dimasukkannya ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar dalam undang-undang yang telah disahkan.
Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam draf RUU Perampasan Aset versi 2023. Namun, substansi aturan mengalami perubahan selama proses pembahasan bersama DPR dan pemerintah.
Budi menyampaikan bahwa efektivitas undang-undang baru dapat dinilai setelah diterapkan. Pemerintah dan DPR diharapkan tetap membuka ruang terhadap masukan masyarakat untuk mengevaluasi aturan tersebut apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, DPR RI telah menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut mengakhiri proses pembahasan yang telah berlangsung selama sekitar 18 tahun. Melalui aturan ini, pemerintah diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.