Penggabungan BUMN Karya Dikebut hingga November, DPR Minta Pekerja Dilindungi
Penggabungan empat BUMN Karya ditargetkan rampung November 2026. DPR meminta Danantara memastikan kepastian status dan nasib pekerja.
Faktakalbar.id - Rencana penggabungan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor karya ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2026. Menanggapi rencana tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Danantara memastikan status dan masa depan para pekerja tidak terabaikan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, mengingatkan bahwa restrukturisasi perusahaan negara tidak boleh hanya berorientasi pada penataan bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan. Keberlangsungan tenaga kerja juga harus menjadi bagian penting dalam proses penggabungan.
Ia meminta Danantara memastikan seluruh tahapan merger berjalan tertib, transparan, dan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru yang merugikan karyawan.
Menurut Ida, perubahan struktur perusahaan harus disertai kejelasan mengenai status pekerjaan dan masa depan para pegawai. Jangan sampai pekerja justru menanggung dampak dari kebijakan penggabungan tanpa memperoleh kepastian.
Empat BUMN Karya Masuk Rencana Merger
Rencana penggabungan tersebut mencakup empat perusahaan konstruksi milik negara yang dibagi menjadi dua kelompok.
Pertama, PT Nindya Karya (Persero) akan digabungkan dengan PT Brantas Abipraya (Persero). Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan digabungkan dengan PT PP (Persero) Tbk.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur BUMN, Dony Oskaria, sebelumnya menyampaikan bahwa proses penggabungan kedua kelompok perusahaan tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada akhir November 2026.
Target tersebut disampaikan Dony dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 8 Oktober 2026.
Setelah merger, Danantara juga menyiapkan langkah penyehatan perusahaan melalui pelepasan aset-aset yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti atau non-core assets.
DPR Minta Status Karyawan Dipastikan
Ida Fauziyah menegaskan bahwa kepentingan pekerja harus mendapatkan perhatian sejak awal proses restrukturisasi. Menurutnya, penggabungan perusahaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menyisakan persoalan ketenagakerjaan di kemudian hari.
Ia juga meminta Danantara menjaga agar proses merger berlangsung kondusif dan tidak menimbulkan masalah baru bagi perusahaan maupun para pegawainya.
DPR berharap seluruh karyawan memperoleh kejelasan mengenai status dan keberlanjutan pekerjaan setelah perusahaan resmi bergabung.
Restrukturisasi BUMN Jangan Berujung pada PHK
Perhatian terhadap nasib pekerja juga sebelumnya disampaikan anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Nasim Khan. Ia mengingatkan bahwa transformasi dan restrukturisasi BUMN tidak boleh dimaknai sebagai upaya menutup lapangan pekerjaan.
Menurut Nasim, penggabungan perusahaan, pembentukan holding, maupun penataan aset harus diarahkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia turut meminta Danantara dan perusahaan BUMN menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan.
Dengan demikian, agenda penataan BUMN diharapkan tidak hanya menghasilkan struktur perusahaan yang lebih efisien, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pekerja yang terdampak perubahan organisasi.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.