faktakalbar

DPR Minta Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak dari Perusahaan Besar

DPR meminta pemerintah mengejar penerimaan pajak dari perusahaan besar dan menutup kebocoran pajak tanpa membebani UMKM.

Penulis: Clara Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
DPR Minta Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak dari Perusahaan Besar
DPR meminta pemerintah mengejar penerimaan pajak dari perusahaan besar dan menutup kebocoran pajak tanpa membebani UMKM. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memperluas pengawasan terhadap perusahaan dan sektor usaha berskala besar. Langkah ini dinilai penting untuk menutup kekurangan penerimaan pajak yang masih harus dikejar menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menegaskan bahwa pemerintah perlu mencari sumber penerimaan dari aktivitas bisnis besar yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.

Menurutnya, upaya mengejar target pajak tidak seharusnya justru menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Amin menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai potensi penerimaan dari sektor usaha besar masih cukup luas. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius memperluas basis pajak dan memastikan kewajiban perpajakan dijalankan secara merata.

Kekurangan Penerimaan Pajak Capai Rp514 Triliun

Desakan DPR tersebut muncul di tengah tantangan pemerintah memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah masih perlu mengumpulkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada November hingga Desember 2026 agar target tahunan dapat tercapai.

Amin meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan sektor yang selama ini mudah dijangkau. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan memperluas basis pajak pada aktivitas bisnis daring atau online, tetapi menilai pengawasan juga perlu menjangkau perusahaan besar dan sektor usaha lainnya.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan harus dilakukan dengan menegakkan aturan secara konsisten, termasuk terhadap pelaku usaha yang memiliki potensi kontribusi pajak besar.

DPR Ingatkan Potensi Kebocoran Pajak

Selain memperluas basis penerimaan, Amin turut menyoroti kemungkinan kebocoran pajak akibat penyimpangan di lingkungan aparatur perpajakan.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi kerja sama antara oknum petugas pajak dan pengusaha besar yang dapat menyebabkan kewajiban perpajakan tidak terpenuhi.

Karena itu, pengawasan terhadap integritas aparat pajak perlu diperkuat. Pemerintah juga diminta menutup berbagai celah yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Amin menilai penegakan regulasi dan pengawasan internal menjadi bagian penting untuk memastikan penerimaan pajak dapat dioptimalkan tanpa menambah tekanan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

DPR Minta Pengejaran Target Pajak Tetap Jaga Dunia Usaha

Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengejar kekurangan target pajak.

Menurut Andreas, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia mengingatkan bahwa tekanan pajak yang berlebihan terhadap dunia usaha berisiko menghambat ekspansi perusahaan. Dampaknya juga dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha mempertahankan maupun membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan realisasi APBN hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan kondisi tersebut, DPR meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang potensinya belum tergarap, memperkuat pengawasan, serta menjaga agar kebijakan perpajakan tidak menghambat aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK