faktakalbar

DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Transportasi Ojek Online

DPR meminta pemerintah mempercepat aturan transportasi ojol. Pengemudi mengeluhkan tarif yang tidak naik selama empat tahun.

Penulis: Clara Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Transportasi Ojek Online
DPR meminta pemerintah mempercepat aturan transportasi ojol. Pengemudi mengeluhkan tarif yang tidak naik selama empat tahun. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat penyusunan aturan pelaksana terkait transportasi ojek online (ojol). Langkah ini diperlukan untuk memberikan kepastian regulasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi transportasi daring.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejumlah aspirasi pengemudi ojol telah disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tarif layanan transportasi daring yang dikeluhkan belum mengalami kenaikan selama empat tahun.

Selain itu, para pengemudi juga meminta kejelasan mengenai pengaturan tarif transportasi roda dua dan roda empat, termasuk biaya layanan pengantaran barang serta makanan.

Dasco menjelaskan, pengaturan transportasi daring melibatkan beberapa kementerian dengan kewenangan yang berbeda. Karena itu, koordinasi lintas kementerian diperlukan agar aspirasi pengemudi dapat ditindaklanjuti.

DPR Dorong Percepatan Aturan Turunan

Dasco mengungkapkan, DPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, pengaturan tarif transportasi orang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan kementerian yang sama dengan pengaturan layanan pengantaran barang dan makanan.

Oleh sebab itu, pemerintah diminta mempercepat penyusunan peraturan pelaksana agar ketentuan mengenai transportasi daring dapat diterapkan secara lebih jelas.

DPR juga memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pengemudi dengan kementerian terkait. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya untuk membahas masukan secara langsung.

Dua RUU Transportasi Perlu Diselaraskan

Selain aturan turunan, DPR turut mendorong penyelarasan dua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan transportasi daring.

Keduanya meliputi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) yang dibahas Komisi V DPR serta RUU Transportasi Online yang menjadi pembahasan Badan Legislasi (Baleg).

Dasco mengatakan, sinkronisasi diperlukan agar kedua regulasi tersebut tidak memuat ketentuan yang saling bertentangan atau tumpang tindih.

DPR telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi V dan Baleg untuk menyelaraskan pembahasan, termasuk mempertimbangkan masukan dari para pengemudi dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, aturan yang disusun diharapkan dapat saling melengkapi dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi daring.

Pengemudi Minta Perlindungan dan Kepastian Tarif

Persoalan transportasi ojol tidak hanya berkaitan dengan tarif. Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto sebelumnya juga meminta agar aspek keselamatan pengemudi dan penumpang dimasukkan secara komprehensif dalam revisi UU LLAJ.

Menurut Edi, regulasi perlu mengatur hak dan kewajiban para pihak, perlindungan kesejahteraan, keselamatan, hingga mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.

Ia menilai pengaturan ojol perlu diperkuat melalui landasan hukum yang lebih tinggi karena selama ini sejumlah ketentuannya masih mengacu pada peraturan dan keputusan menteri.

Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Oktober 2026.

Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan transportasi daring, termasuk layanan pengangkutan orang, barang, dan makanan. Pemerintah juga menyiapkan aturan turunan melalui kementerian terkait yang ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.

Percepatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai tarif, hubungan kemitraan, serta perlindungan bagi pengemudi dan pengguna layanan transportasi online.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK