KPK Duga Banyak Pihak Swasta Terkait Kasus ATR/BPN
KPK menduga kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN melibatkan banyak pihak swasta, tidak hanya PT Summarecon Agung Tbk. Penyidikan masih terus didalami.
Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya melibatkan PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak swasta lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan praktik yang berkaitan dengan layanan pertanahan diduga melibatkan banyak entitas swasta. Pihak yang sedang didalami tidak hanya berasal dari kalangan pengembang properti, tetapi juga individu.
“Ini semuanya masih kami dalami,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak dari PT Summarecon Agung Tbk, perantara, serta sejumlah pihak swasta lainnya.
KPK juga tengah menelusuri alur perintah dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah hingga terbentuknya konstruksi perkara.
Dalam perkembangan lainnya, KPK menyebut adanya dugaan struktur resmi dan struktur bayangan di lingkungan ATR/BPN. Menurut KPK, dugaan tersebut berkaitan dengan adanya sejumlah pihak di luar struktur resmi yang diduga berperan dalam layanan pertanahan.
Hingga kini, KPK masih mendalami siapa saja pihak swasta lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut serta bagaimana bentuk keterlibatannya.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
