Komnas HAM Kantongi Temuan Awal Kasus Karhutla

Faktakalbar.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengantongi temuan awal dari pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Hasil pemantauan tersebut akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat setelah proses penyusunan laporan selesai.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa timnya telah turun langsung ke lapangan untuk menelusuri persoalan karhutla yang berdampak terhadap masyarakat. Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan laporan hasil pemantauan masih dalam proses penyelesaian.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026), sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 23–24 Oktober 2026.

Komnas HAM Telusuri Dampak Karhutla di Kalimantan

Pemantauan Komnas HAM dilakukan untuk mengetahui dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Penyelidikan tidak hanya berfokus pada peristiwa kebakaran, tetapi juga pada kondisi masyarakat yang terdampak dan langkah penanganan yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan perhatian terhadap karhutla mencakup sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Lembaga tersebut juga mendalami bagaimana tanggung jawab negara dijalankan dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran yang terjadi berulang kali.

Dalam pemantauan di Kalimantan Barat, Komnas HAM mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, mulai dari dampak kesehatan, ketersediaan bahan pangan, hingga akses terhadap air bersih.

Kesehatan dan Akses Air Bersih Jadi Perhatian

Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Asap kebakaran berisiko mengganggu kesehatan, sementara kondisi lingkungan yang terdampak dapat memengaruhi akses terhadap air bersih dan ketersediaan pangan.

Komnas HAM turut memberi perhatian kepada kelompok rentan, termasuk perempuan dan lanjut usia, yang dapat menghadapi risiko lebih besar ketika kebakaran berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan masyarakat terdampak serta langkah yang diperlukan untuk melindungi hak mereka.

Komnas HAM Dalami Tanggung Jawab Negara

Selain memeriksa dampak terhadap masyarakat, Komnas HAM mendalami tata kelola pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk aspek penegakan hukum lingkungan.

Lembaga tersebut juga berupaya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kepolisian, serta instansi pemerintah terkait. Informasi tambahan diperlukan untuk menilai langkah pencegahan, penanganan kebakaran, dan pemenuhan hak masyarakat.

Pendalaman ini penting mengingat karhutla merupakan persoalan yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia. Evaluasi tidak hanya diperlukan terhadap penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga terhadap upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

Temuan Awal Belum Menjadi Kesimpulan Pelanggaran HAM

Meski telah mengantongi temuan awal, Komnas HAM masih perlu melengkapi dan menganalisis informasi sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran HAM.

Dengan demikian, temuan awal tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran. Kesimpulan perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menyeluruh dan informasi yang telah diverifikasi.

Komnas HAM menyatakan akan menyampaikan hasil pemantauan kepada publik setelah laporan selesai disusun. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dampak karhutla terhadap masyarakat serta persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.