Komisi Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Pantau Penanganan Kasus yang Menyeret Jampidsus Febrie Adriansyah

Faktakalbar.id — Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) membentuk tim khusus untuk memantau penanganan perkara yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan agar proses hukum berjalan sesuai aturan serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ketua Komisi Kejaksaan menyampaikan bahwa pembentukan tim khusus merupakan bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja Kejaksaan. Tim akan mengumpulkan informasi, memantau perkembangan penanganan perkara, serta memastikan setiap tahapan dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Pastikan Penanganan Berjalan Transparan

Komisi Kejaksaan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Komjak, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam setiap penanganan perkara, terlebih jika melibatkan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung.

Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Komjak juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Febrie Adriansyah bersalah dalam perkara yang menjadi perhatian publik.

Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkuat Kepercayaan Publik

Pembentukan tim khusus diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan di lingkungan Kejaksaan. Selain memantau jalannya proses hukum, Komjak juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penanganan perkara.

Komisi Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen demi mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.