Komisi IX DPR Minta BGN Usut Tuntas Kasus Keracunan dalam Program MBG

Faktakalbar.id - Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut secara menyeluruh kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Investigasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendorong BGN tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dikonsumsi penerima manfaat, tetapi juga menelusuri seluruh proses penyediaannya. Pemeriksaan perlu mencakup pengadaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan.

Menurut Komisi IX DPR, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Program yang menyasar masyarakat dalam jumlah besar tersebut harus memastikan makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.

Kasus keracunan yang muncul dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang selama ini diterapkan. BGN diminta segera mengetahui sumber persoalan agar langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit yang menyiapkan makanan MBG juga perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat. Setiap SPPG harus menjalankan standar operasional, termasuk menjaga kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, sanitasi, serta keamanan selama proses pengolahan.

Komisi IX DPR juga mendorong adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang mengalami kasus keracunan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kejadian disebabkan oleh bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya.

Selain investigasi, DPR meminta BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Keterlibatan tenaga kesehatan diperlukan untuk membantu proses pemeriksaan apabila terdapat penerima manfaat yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Jika hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, DPR meminta pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, termasuk anak-anak sekolah. Karena menyangkut kesehatan penerima manfaat, aspek keamanan pangan dinilai tidak boleh dikesampingkan.

Komisi IX berharap BGN menjadikan setiap kasus keracunan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan. Dengan investigasi menyeluruh dan pengawasan yang lebih ketat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan aman serta memberikan manfaat sesuai tujuan program.