Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Bersama Akademisi UGM-Unair
Banggar DPR menegaskan setiap rupiah APBN 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan.
Faktakalbar.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN 2027 tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka. Di balik belanja negara yang mencapai Rp4.106,3 triliun, terdapat kebutuhan dan harapan lebih dari 280 juta masyarakat Indonesia.
Said menilai keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, penyerapan hanya menunjukkan bahwa anggaran telah dibelanjakan, tetapi belum menjawab apakah program tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Karena itu, setiap program pemerintah perlu dilihat dari dampaknya. Di antaranya, apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, petani mendapatkan penghasilan yang lebih baik, subsidi diterima kelompok yang tepat, UMKM berkembang, investasi menciptakan lapangan kerja, serta kesenjangan antarwilayah semakin berkurang.
Said menekankan setiap rupiah uang negara harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pertanggungjawaban program pemerintah juga tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR telah menetapkan sejumlah target makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tingkat kemiskinan 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, serta rasio Gini 0,360–0,365. Pemerintah juga menargetkan penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Said juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Menurutnya, kemajuan ekonomi nasional harus dapat dirasakan tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di berbagai wilayah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Madura, hingga desa-desa di Pulau Jawa.
Ia menilai APBN harus menjadi jembatan untuk mempersempit kesenjangan tersebut sehingga anggaran negara dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah, puskesmas, pasar, sawah hingga lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
