faktakalbar

Komdigi: Tugas Pemerintah Melayani, Bukan Berdebat dengan Rakyat

Komdigi menegaskan pemerintah bertugas melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kritik soal moderasi konten digital tetap terbuka.

Penulis: Clara Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
Komdigi: Tugas Pemerintah Melayani, Bukan Berdebat dengan Rakyat
Komdigi menegaskan pemerintah bertugas melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kritik soal moderasi konten digital tetap terbuka. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi dan melayani masyarakat, bukan terlibat dalam perdebatan ketika menghadapi kritik publik.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, saat menanggapi tantangan debat dari sejumlah kelompok masyarakat di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Fifi mengatakan, pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik, masukan, maupun laporan masyarakat. Namun, setiap keberatan diharapkan disertai data dan bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah seharusnya berada dalam posisi yang sama untuk membangun komunikasi serta mencari penyelesaian atas berbagai persoalan.

Komdigi Buka Ruang Pengaduan soal Moderasi Konten

Fifi mengungkapkan, terdapat sekitar 94 konten digital dalam kurun delapan bulan terakhir yang penanganannya dinilai bermasalah oleh sejumlah pihak.

Komdigi mempersilakan masyarakat atau kelompok yang memiliki keberatan untuk menyerahkan data dan dokumen pendukung terkait konten tersebut.

Ia menjelaskan, proses pemutusan akses terhadap konten digital selama ini dilakukan melalui tahapan verifikasi dengan melibatkan instansi penegak hukum sesuai karakteristik persoalan serta penyedia platform digital.

Meski demikian, kementerian tetap membuka kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila ditemukan keberatan atau bukti baru.

Jika terdapat kesalahan dalam penanganan suatu konten, Komdigi menyatakan siap berkoordinasi dengan platform digital terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk kemungkinan pemulihan akses.

Keamanan Ruang Digital dan Kebebasan Berpendapat

Lebih lanjut, Fifi menjelaskan bahwa moderasi konten merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan ruang digital.

Sejumlah konten yang menjadi perhatian antara lain berita bohong atau hoaks, pornografi anak, informasi mengenai dokter palsu, informasi kesehatan yang tidak benar, hingga disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan ruang digital tidak seharusnya menghilangkan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Menurut Fifi, kritik terhadap pemerintah tetap dapat disampaikan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan.

Ia juga menekankan bahwa keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi merupakan dua hal yang perlu dijaga secara bersamaan.

Komdigi Soroti Transparansi Algoritma Platform Digital

Selain persoalan moderasi konten, Fifi turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan platform digital, terutama terkait algoritma yang memengaruhi penyebaran informasi.

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai cara kerja algoritma, mekanisme rekomendasi konten, serta faktor yang menentukan distribusi informasi kepada pengguna.

Ia menilai persoalan transparansi algoritma merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan digital.

Dengan keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan publik, Komdigi berharap tata kelola ruang digital dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, serta tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK