KKP: Tarif Nol Persen Ekspor Tuna ke Jepang Harus Diimbangi Penguatan Sektor Hulu

Faktakalbar.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai kebijakan tarif nol persen untuk ekspor tuna Indonesia ke Jepang merupakan peluang besar untuk meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar internasional. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sektor hulu agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP menyampaikan bahwa peningkatan akses pasar harus diikuti dengan kesiapan produksi, mulai dari ketersediaan bahan baku, kualitas hasil tangkapan, hingga penerapan standar mutu yang sesuai dengan permintaan pasar Jepang.

Menurut KKP, Jepang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor tuna Indonesia. Dengan adanya tarif impor nol persen, produk tuna nasional memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara pengekspor lainnya.

Meski demikian, pemerintah menilai penguatan di tingkat hulu tetap menjadi kunci agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup peningkatan produktivitas nelayan, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, penerapan praktik penangkapan yang bertanggung jawab, serta penguatan rantai pasok.

Selain itu, KKP juga mendorong peningkatan fasilitas penyimpanan dingin (cold chain), modernisasi pelabuhan perikanan, hingga penguatan industri pengolahan agar kualitas tuna tetap terjaga sebelum diekspor.

Pemerintah berharap sinergi antara pelaku usaha, nelayan, pemerintah daerah, dan industri dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama tuna di pasar global.

Dengan dukungan sektor hulu yang semakin kuat, peluang ekspor tuna ke Jepang diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan serta pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan nasional.