Kerawanan Sosial Kawasan Batas Negara: Warga Perbatasan Entikong Hadapi Masalah Listrik hingga Deportasi
Faktakalbar.id - Masyarakat di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau masih berhadapan dengan kompleksitas persoalan sosial mulai dari minimnya akses listrik, kendala administrasi kependudukan, hingga tingginya angka deportasi Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia.
Faktakalbar.id - Masyarakat di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau masih berhadapan dengan kompleksitas persoalan sosial mulai dari minimnya akses listrik, kendala administrasi kependudukan, hingga tingginya angka deportasi Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia.
Kondisi ketimpangan fasilitas infrastruktur dan pelayanan publik tersebut terungkap saat peninjauan lapangan jajaran aparat hukum dan pemerintah daerah di PLBN Entikong, Senin (2/11/2026).
Keterbatasan jaringan listrik dan jalur transportasi di sejumlah dusun perbatasan dinilai memicu kerentanan ekonomi masyarakat setempat.
Masalah ketenagakerjaan lintas negara menjadi isu krusial seiring berulangnya proses deportasi warga Indonesia yang bekerja tanpa dokumen resmi di Malaysia.
Warga perbatasan memerlukan dukungan menyeluruh yang mencakup akses infrastruktur, kemudahan administrasi kependudukan, hingga kepastian perlindungan hukum.
Asisten Intelijen Kejati Kalbar Yadi Rachmad Sunaryadi menilai penanganan kawasan perbatasan tidak boleh hanya berfokus pada pendekatan keamanan fisik semata.
Ia menegaskan bahwa masyarakat terdepan Indonesia membutuhkan pelayanan publik yang setara agar tidak terjebak masalah hukum di negara tetangga.
Posko konsultasi di garis batas negara disiapkan guna menampung pengaduan administrasi serta persoalan hukum yang dihadapi warga perbatasan.
Sinergi antara instansi sipil, kepolisian, dan satuan tugas militer terus diperkuat untuk membantu pemenuhan hak-hak dasar warga pesisir perbatasan.
Penyelesaian persoalan deportasi pekerja butuh pendampingan terpadu agar para buruh migran memiliki kepastian mata pencaharian di dalam negeri.
Pembangunan wilayah pinggiran secara berkelanjutan diharapkan mampu memangkas ketergantungan ekonomi warga perbatasan terhadap negara tetangga.
Ketersediaan sarana publik yang memadai menjadi syarat utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di serambi depan Indonesia.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.