faktakalbar

Kementerian HAM Siapkan Sanksi Penutupan Perusahaan Perusak Lingkungan

Kementerian HAM menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM yang memuat sanksi bagi perusahaan pelanggar HAM dan perusak lingkungan, termasuk penutupan usaha.

Penulis: Clara Wednesday, 18 November 2026 📖 2 menit
Kementerian HAM Siapkan Sanksi Penutupan Perusahaan Perusak Lingkungan
Kementerian HAM menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM yang memuat sanksi bagi perusahaan pelanggar HAM dan perusak lingkungan, termasuk penutupan usaha. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menyiapkan aturan yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak lingkungan. Sanksi tersebut mencakup teguran keras, pembatasan akses perbankan, hingga penutupan perusahaan.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, ketentuan tersebut akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM. Saat ini, draf regulasi tersebut disebut telah berada di Istana untuk menunggu proses pengesahan Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang berlangsung secara daring pada Selasa (17/11/2026).

Menurut Pigai, negara perlu memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan aktivitas bisnis tidak mengabaikan hak asasi manusia maupun kelestarian lingkungan.

Perusahaan Terbukti Melanggar Bisa Ditutup

Pigai menjelaskan, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak ekologi serta biota dapat direkomendasikan untuk menerima sejumlah sanksi.

Sanksi tersebut meliputi penutupan perusahaan, pembatasan atau larangan akses terhadap layanan perbankan, serta pemberian teguran tegas.

Ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi harus didasarkan pada pembuktian adanya pelanggaran. Mekanisme yang disiapkan nantinya melibatkan pemerintah dan Presiden dalam menentukan tindak lanjut terhadap perusahaan terkait.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah berharap dunia usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan.

Norma HAM dan Lingkungan Didorong Masuk Revisi UU HAM

Selain menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM, Kementerian HAM juga mendorong penguatan norma hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam revisi Undang-Undang HAM.

Pigai menyebut penguatan norma human rights and environment tersebut merujuk pada prinsip yang tercantum dalam pembukaan Konferensi Rio 1992.

Melalui revisi undang-undang tersebut, pemerintah ingin memperkuat sistem peradilan agar kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, termasuk ekosida dan biosida, dapat ditangani melalui instrumen hukum yang lebih memadai.

Pigai mencontohkan sejumlah peristiwa besar yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, seperti tragedi Fukushima di Jepang, kasus Lapindo di Indonesia, tragedi Minamata di Jepang, dan bencana Chernobyl di Ukraina.

Penguatan aturan ini diharapkan dapat memperjelas perlindungan terhadap manusia sekaligus ekosistem dari dampak aktivitas yang merusak lingkungan.

Kementerian HAM Koordinasi dengan Kementerian ESDM

Sambil menunggu pengesahan Perpres, Kementerian HAM juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi izin usaha yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.

Pigai menyatakan kementeriannya siap menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif melakukan peninjauan terhadap kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon. Kementerian HAM juga dapat menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Presiden apabila ditemukan pelanggaran.

Ia turut membuka kemungkinan pemanggilan perusahaan besar, seperti Freeport, ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum yang sedang disiapkan.

Pemerintah berharap penguatan regulasi bisnis dan HAM dapat mendorong perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kepentingan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK