faktakalbar

Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Baru Dibentuk, Menkeu Ungkap dari Mana Anggarannya

Menkeu Suahasil Nazara mengungkap anggaran operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari Kementerian ESDM.

Penulis: Clara Wednesday, 07 October 2026 📖 1 menit
Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Baru Dibentuk, Menkeu Ungkap dari Mana Anggarannya
Menkeu Suahasil Nazara mengungkap anggaran operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari Kementerian ESDM. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Pemerintah mulai menata pembiayaan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, anggaran operasional awal kementerian tersebut bersumber dari alokasi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Suahasil menjelaskan, dukungan anggaran dari Kementerian ESDM diperlukan agar Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat segera menjalankan kegiatan operasional setelah memiliki kantor dan struktur kelembagaan.

“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Suahasil, pemerintah masih menyusun tata kelola anggaran untuk kementerian koordinator baru tersebut. Proses itu mencakup penentuan Bagian Anggaran (BA), administrasi, hingga mekanisme pengelolaan anggaran.

“Apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” ujarnya.

Adapun dalam APBN 2027, Kementerian ESDM memperoleh pagu anggaran sekitar Rp27,37 triliun. Namun, penggunaan anggaran ESDM untuk mendukung Kemenko Hilirisasi tidak berarti seluruh pagu tersebut dialihkan. Pemerintah masih menata kebutuhan dan mekanisme pembiayaannya.

Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan struktur baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil Lahadalia dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM sejak 1 Oktober 2026.

Pembentukan kementerian koordinator tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi. Kemenko berperan dalam koordinasi kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknis tetap berada pada kementerian terkait.

Dengan struktur baru tersebut, pemerintah kini masih menyelesaikan aspek administratif dan penganggaran agar operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat berjalan. Penataan Bagian Anggaran dan tata kelola keuangan menjadi bagian dari proses berikutnya.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK