Kemenkeu Waspadai Dampak Usulan MSCI terhadap Rupiah dan Defisit APBN

Faktakalbar.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai dampak usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Jika perubahan tersebut terjadi tanpa perbaikan tata kelola pasar modal, dampaknya berpotensi merambat ke nilai tukar rupiah, imbal hasil surat berharga negara (SBN), hingga pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo, mengatakan gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah. Hal tersebut disampaikannya dalam Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Selasa (20/10/2026), sebagaimana diberitakan Bisnis.com pada Rabu (21/10/2026).

Menurut Wahyu, pemerintah perlu mendorong reformasi pasar modal, terutama dalam meningkatkan transparansi kepemilikan saham dan memastikan penerapan aturan yang lebih adil bagi seluruh pelaku pasar.

Ia menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, tetapi juga dengan upaya menjaga kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian nasional.

Pelemahan Rupiah Berpotensi Menambah Beban APBN

Kemenkeu mengantisipasi kemungkinan pelemahan rupiah apabila usulan perubahan klasifikasi MSCI memicu penurunan kepercayaan investor terhadap aset keuangan Indonesia.

Berdasarkan perhitungan sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar Amerika Serikat berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp6,1 triliun dan memperlebar defisit sekitar Rp800 miliar.

Dampak tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya biaya impor energi dalam denominasi dolar AS. Ketika rupiah melemah, biaya pengadaan energi dapat meningkat dan menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi pemerintah.

Tekanan ini juga perlu dicermati karena harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) rata-rata hingga September 2026 tercatat sebesar US$91,9 per barel. Angka tersebut berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Kemenkeu memperkirakan setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel dapat menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit sekitar Rp6,8 triliun, berdasarkan sensitivitas anggaran yang disampaikan.

Kenaikan Imbal Hasil SBN Juga Jadi Perhatian

Selain nilai tukar, pemerintah mewaspadai potensi kenaikan imbal hasil atau yield surat berharga negara.

Apabila investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk mempertahankan minat terhadap surat utang pemerintah, biaya penerbitan dan pembiayaan utang dapat meningkat.

Wahyu menjelaskan bahwa setiap kenaikan yield SBN sebesar 0,1 poin persentase berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp1,9 triliun sekaligus memperlebar defisit dengan jumlah yang sama.

Risiko tersebut dapat muncul apabila gejolak pasar saham merambat ke pasar obligasi dan mendorong investor mengurangi kepemilikan aset keuangan Indonesia.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap APBN akan bergantung pada perkembangan nilai tukar, tingkat imbal hasil obligasi, harga energi, serta respons kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan.

Subsidi Energi Sudah Mengalami Peningkatan

Tekanan terhadap anggaran juga terlihat dari realisasi subsidi dan kompensasi energi. Hingga akhir September 2026, realisasinya mencapai Rp376,8 triliun, meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp244,6 triliun.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga ruang fiskal, terutama ketika harga energi global dan nilai tukar bergerak tidak sesuai dengan asumsi APBN.

Jika tekanan terhadap rupiah dan harga energi berlangsung bersamaan, kebutuhan anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi domestik berpotensi meningkat. Pemerintah perlu mengelola tambahan beban tersebut agar tidak mengganggu pembiayaan program prioritas.

Defisit APBN 2026 Diproyeksikan 2,85 Persen dari PDB

Dalam laporan semester I 2026, pemerintah memproyeksikan defisit APBN tahun ini mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi tersebut lebih tinggi daripada target awal APBN sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

Hingga September 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen dari PDB.

Sementara itu, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari PDB.

Angka proyeksi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga penerimaan dan belanja negara di tengah risiko eksternal. Pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, maupun meningkatnya biaya pembiayaan utang dapat memengaruhi realisasi anggaran apabila berlangsung secara bersamaan.

Kemenkeu Dorong Reformasi Pasar Modal

Meski mewaspadai risiko tersebut, Wahyu menilai ukuran ekonomi Indonesia masih menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek nasional. Ia menyebut perekonomian Indonesia bernilai sekitar US$1,5 triliun, lebih besar dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, peluang penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia tetap ada, tetapi tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kondisi pasar saat ini.

MSCI sebelumnya mengangkat persoalan transparansi kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, dan aksesibilitas investasi sebagai bagian dari evaluasinya terhadap pasar modal Indonesia. Usulan reklasifikasi tersebut masih berada dalam tahap konsultasi, sehingga perubahan status belum menjadi keputusan final.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi pasar modal dan menindaklanjuti persoalan tata kelola yang menjadi perhatian investor internasional.

Kemenkeu menilai pembenahan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan terhadap aset keuangan Indonesia sekaligus mengurangi risiko rambatan gejolak pasar keuangan terhadap nilai tukar dan APBN.