Kemendagri Gandeng KPK Petakan Titik Rawan Korupsi di Pemerintah Daerah

Faktakalbar.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan titik-titik rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar praktik korupsi dapat diminimalkan sejak awal.

Pemetaan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Fokus pada Area Berisiko Tinggi

Kemendagri dan KPK akan mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, pengadaan aparatur, hingga pelayanan publik.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan sistem dan memperkuat mekanisme pengawasan internal.

Perkuat Pencegahan Korupsi

Kemendagri menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diawali dengan langkah pencegahan yang efektif.

Karena itu, hasil pemetaan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Tingkatkan Integritas Pemerintah Daerah

Selain pemetaan risiko, kerja sama ini juga akan mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Pemerintah berharap seluruh daerah mampu membangun budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Kemendagri menilai tata kelola pemerintahan yang transparan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi bersama KPK, pemerintah berharap potensi penyimpangan dapat dicegah lebih dini sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, akuntabel, dan dipercaya publik.