Kasus Kuota Haji, Yaqut dan Tiga Terdakwa Dijadwalkan Dituntut 30 November
Sidang kasus kuota haji menjadwalkan pembacaan tuntutan Yaqut Cholil Qoumas dan tiga terdakwa lainnya pada 30 November 2026.
Faktakalbar.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan tuntutan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan tiga terdakwa lainnya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Senin, 30 November 2026.
Jadwal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.
Selain agenda pembacaan tuntutan, majelis hakim juga telah menetapkan jadwal tahapan persidangan selanjutnya. Nota pembelaan atau pleidoi dari para terdakwa dijadwalkan pada 7 Desember 2026. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyampaikan replik pada 9 Desember, sedangkan duplik dari pihak terdakwa dijadwalkan pada 11 Desember 2026.
Empat Terdakwa dalam Perkara Kuota Haji
Dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024, terdapat empat orang yang menjadi terdakwa.
Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Keempatnya didakwa terkait pengelolaan tambahan kuota haji pada 2023 dan 2024. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat dugaan penyimpangan dalam pengisian dan pembagian kuota haji tambahan, termasuk kuota haji khusus.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut pengelolaan kuota tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sedikitnya Rp622,09 miliar. Nilai itu merujuk pada hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kerugian Negara Disebut Mencapai Rp622,09 Miliar
Berdasarkan uraian dalam persidangan, nilai kerugian negara tersebut terdiri atas beberapa komponen.
Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 yang mencapai Rp39,95 miliar.
Ketiga, dugaan penerimaan biaya atau fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan untuk periode 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Total ketiga komponen tersebut menjadi dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp622,09 miliar sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa.
Tahapan Sidang Berlanjut hingga Desember 2026
Setelah pembacaan tuntutan pada 30 November, proses persidangan akan berlanjut dengan agenda pembelaan dari masing-masing terdakwa.
Majelis hakim menjadwalkan pembacaan pleidoi pada 7 Desember 2026. Setelah itu, jaksa akan memberikan tanggapan melalui replik pada 9 Desember, kemudian pihak terdakwa menyampaikan duplik pada 11 Desember.
Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani mengakui jarak waktu antara agenda replik dan duplik relatif singkat. Namun, ia menilai jadwal tersebut masih memungkinkan untuk dijalankan karena tim penasihat hukum maupun jaksa memiliki anggota yang cukup banyak.
Dengan demikian, pembacaan tuntutan pada 30 November akan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut. Setelah tuntutan dibacakan, para terdakwa tetap memiliki kesempatan menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.