Karhutla Kalimantan Makin Parah, DPR Dorong Status Bencana Nasional
Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan semakin parah. DPR mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan dan pengerahan sumber daya dapat dipercepat.
Faktakalbar.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan semakin mendapat perhatian setelah dampaknya mulai mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, dan perekonomian.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah pusat segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Menurutnya, kondisi di sejumlah wilayah sudah berada di luar batas kewajaran.
DPR Soroti Dampak Karhutla
Daniel menyebut kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan.
Ia menyoroti kualitas udara yang memburuk serta kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Di Palangka Raya, indeks kualitas udara (AQI) dilaporkan mencapai 487, kategori berbahaya, dengan jarak pandang sekitar 1,4 kilometer.
Menurut Daniel, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mulai menyentuh aspek kesehatan dan perekonomian warga.
Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Daniel menilai status darurat di tingkat daerah tidak lagi cukup untuk menghadapi kondisi karhutla yang semakin meluas.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Menurutnya, status tersebut dapat memperkuat mobilisasi anggaran, personel, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca dalam menangani kebakaran.
BNPB Perkuat Penanganan
Di tengah desakan tersebut, pemerintah telah memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
BNPB mencatat pemantauan titik panas terus dilakukan sebagai dasar menentukan lokasi prioritas penanganan. Data terbaru yang diberitakan pada 22 Agustus mencatat 1.842 titik api di Kalimantan, sehingga operasi pemadaman dan pencegahan terus diperkuat.
Sebelumnya, pemerintah juga mengerahkan puluhan armada udara untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah provinsi di Sumatra dan Kalimantan.
Perlindungan Masyarakat Jadi Perhatian
Selain mempercepat pemadaman, penanganan dampak terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Kabut asap dari karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
DPR meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh perlindungan yang memadai.
Penanganan Karhutla Terus Berlanjut
Desakan penetapan status bencana nasional menjadi bagian dari meningkatnya perhatian terhadap karhutla di Kalimantan.
Pemerintah saat ini terus melakukan pemantauan titik panas, pemadaman melalui jalur darat dan udara, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.
Sementara itu, keputusan mengenai penetapan status bencana nasional berada pada pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi dan dampak bencana secara menyeluruh.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.