Harga Pangan Berpotensi Naik, Kalbar Pantau 14 Daerah dan Siapkan Intervensi Pasar

Faktakalbar.id - Harga bahan pokok di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dipantau secara berkala untuk mengantisipasi kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Pemantauan dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kalbar dengan menggunakan data harga sebagai dasar menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Manto mengatakan pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan harga pangan di setiap daerah.

“Untuk mengantisipasi tren kenaikan harga bahan pokok, selain kami memantau dengan data-data yang akurat dan standby dengan pasukan kita di 14 kabupaten/kota, kami juga akan melakukan gerakan pangan murah atau pasar murah. Kami berkolaborasi,” ujar Manto.

Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan ketika terdapat kecenderungan kenaikan harga.

Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan adalah Gerakan Pangan Murah atau GPM.

Hingga September 2026, tercatat 48 kegiatan GPM telah dilaksanakan di Kalimantan Barat.

Sebanyak 16 kegiatan menggunakan subsidi APBD Provinsi Kalbar dan dilaksanakan di 14 kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut menyediakan komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir premium.

Adapun 32 kegiatan lainnya menggunakan komoditas pangan bersubsidi dari pemerintah pusat.

Komoditas dalam kegiatan tersebut berasal dari Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Selain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kalbar juga melakukan intervensi melalui pasar murah.

Hingga September 2026, dinas tersebut telah menggelar 22 kali operasi pasar murah.

Jumlah pelaksanaan GPM dan operasi pasar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons perkembangan harga pangan di daerah.

Pemantauan dilakukan secara berkala karena kondisi harga bahan pokok dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Intervensi pasar kemudian diarahkan ke daerah yang berdasarkan data membutuhkan penanganan.

Langkah tersebut mencakup penyediaan sejumlah komoditas pangan dengan dukungan subsidi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Masyarakat menjadi kelompok yang terdampak langsung ketika terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Karena itu, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah intervensi pangan.

Pemprov Kalbar menyatakan pemantauan dan kegiatan pasar murah akan terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan bahan pokok di berbagai daerah.