DPR: Pemisahan Anggaran MBG dengan Pendidikan Dinilai Tak Perlu Menunggu 2028
Komisi X DPR RI menilai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan tidak perlu menunggu hingga 2028 apabila pemerintah telah siap dari sisi regulasi dan pengelolaan.
Faktakalbar.id - Wacana pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan kembali menjadi perhatian. Komisi X DPR RI menilai langkah tersebut tidak harus menunggu hingga tahun 2028 apabila pemerintah telah memiliki kesiapan dari sisi regulasi maupun pengelolaan anggaran.
Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa pemisahan anggaran dapat dilakukan lebih cepat agar alokasi dana pendidikan tetap fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, sementara Program MBG memiliki skema pendanaan yang lebih jelas dan terpisah.
Menurut DPR, pemisahan anggaran akan memberikan kepastian dalam pengelolaan kedua program sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif tanpa saling memengaruhi prioritas masing-masing sektor.
Selain itu, langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran negara. Dengan pos anggaran yang terpisah, proses pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG maupun sektor pendidikan diharapkan menjadi lebih mudah dilakukan.
DPR juga menekankan bahwa pemerintah perlu menyiapkan perencanaan yang matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Hal itu mencakup kesiapan regulasi, mekanisme penganggaran, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Sementara itu, anggaran pendidikan tetap memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan nasional.
Karena itu, DPR berharap pemerintah dapat segera mengkaji berbagai opsi agar kedua program strategis tersebut tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaannya.
Pemisahan anggaran juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan program kerja, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
