DPR Minta Prabowo Buka Data 52 Perusahaan Terkait Karhutla, Ini Alasannya

Faktakalbar.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Presiden Prabowo Subianto membuka data 52 perusahaan yang disebut memiliki afiliasi modal Malaysia dan Singapura serta terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan pada Jumat (16/10/2026), di tengah meluasnya dampak karhutla yang mengancam kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, dan menimbulkan korban jiwa.

Alex meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan pernyataan tegas, tetapi juga mengambil langkah konkret melalui keterbukaan informasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Menurutnya, data mengenai perusahaan yang memiliki keterkaitan antara konsesi lahan dan titik panas kebakaran perlu dibuka agar dapat diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex, dikutip dari laporan Liputan6, Jumat (16/10/2026).

WALHI dan Greenpeace Soroti 52 Perusahaan

Desakan DPR tersebut berkaitan dengan temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace Indonesia mengenai perusahaan yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan karhutla.

Dalam kajian yang diluncurkan pada 14 Oktober 2026, WALHI memetakan indikasi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berdasarkan analisis spasial dan data satelit, disertai penelusuran struktur kepemilikan usaha.

Kajian WALHI menyebut 372 perusahaan terindikasi berada di wilayah konsesi yang mengalami indikasi kebakaran sepanjang periode pemetaan. Dari kelompok tersebut, 52 perusahaan disebut memiliki afiliasi modal Malaysia dan Singapura.

Temuan tersebut menjadi dasar desakan agar pemerintah membuka informasi kepemilikan perusahaan dan menelusuri pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

Meski demikian, keberadaan titik panas di wilayah konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan pemegang konsesi melakukan pembakaran. Dugaan keterlibatan masing-masing perusahaan tetap perlu diperiksa melalui penyelidikan dan bukti yang sah.

Karhutla Menimbulkan Korban Jiwa dan Gangguan Kesehatan

Alex juga menyoroti jatuhnya korban jiwa dalam penanganan karhutla. Sebanyak empat orang dilaporkan meninggal dunia ketika memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis (15/10/2026). Dua orang lainnya mengalami luka bakar serius.

Menurut Alex, dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan ekosistem. Kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk pada anak-anak.

Ia mengutip data Kementerian Kesehatan yang menyebutkan terdapat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus atau sekitar 22,5 persen terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan warga dan pemulihan lingkungan.

DPR Desak Pemerintah Bertindak Konkret

Alex menilai pemerintah perlu menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyebut karhutla sebagai “terorisme ekologi”. Menurutnya, sikap tegas tersebut perlu diwujudkan melalui langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta pemerintah memperjelas data perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran, melakukan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi apabila pelanggaran terbukti.

Selain keterbukaan data, penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan teknologi, peralatan pemadaman, dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, meminta pemerintah menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang jelas bagi lembaga terkait. Ia menilai evaluasi penanganan karhutla perlu didasarkan pada hasil nyata, termasuk pengurangan kebakaran dan perlindungan masyarakat terdampak.

Hingga berita ini ditulis, desakan DPR tersebut belum dapat disamakan dengan keputusan pemerintah untuk membuka seluruh data perusahaan yang dimaksud. Perkembangan lebih lanjut masih menunggu keterangan resmi pemerintah dan tindak lanjut terhadap temuan organisasi lingkungan.

Transparansi data, pemeriksaan independen, dan penegakan hukum yang berdasarkan bukti menjadi langkah penting untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas karhutla dapat dimintai pertanggungjawaban.