Bahlil Sebut Subsidi LPG Berpotensi Tembus Rp100 Triliun

Faktakalbar.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyebut subsidi liquefied petroleum gas (LPG) berpotensi mendekati Rp100 triliun akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Bahlil menjelaskan bahwa ketika harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di sekitar US$70 per barel, subsidi LPG tercatat mencapai Rp87 triliun. Namun, ketika ICP naik ke kisaran US$90–100 per barel, beban subsidi diperkirakan meningkat hingga hampir Rp100 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (15/10/2026), yang diberitakan pada Jumat (16/10/2026).

Menurut Bahlil, ketidakpastian geopolitik global turut memengaruhi harga energi dan meningkatkan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga pasokan serta keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Kebutuhan LPG Masih Bergantung pada Impor

Bahlil menyebut kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun untuk konsumsi masyarakat. Jika kebutuhan industri turut diperhitungkan, total kebutuhan LPG Indonesia diperkirakan mencapai 11–12 juta ton per tahun.

Sementara itu, kemampuan produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,8 juta ton per tahun. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7–8 juta ton LPG setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ketergantungan pada impor membuat biaya pemenuhan kebutuhan energi domestik rentan terhadap perubahan harga internasional dan kondisi geopolitik.

Kenaikan harga minyak mentah menjadi salah satu faktor yang dapat menambah tekanan terhadap anggaran subsidi energi. Pemerintah perlu memperhitungkan perkembangan harga energi global agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga pengelolaan anggaran negara.

Pemerintah Kaji CNG sebagai Alternatif LPG

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah menyiapkan compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi sebagai salah satu alternatif LPG.

Bahlil menyampaikan bahwa CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sejumlah sektor usaha, termasuk hotel dan restoran. Pemerintah kini mengkaji pemanfaatannya secara lebih luas, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga.

Menurut Bahlil, CNG berpotensi memiliki harga lebih rendah dibandingkan LPG. Meski demikian, penerapan CNG untuk masyarakat masih memerlukan pengujian, terutama terkait kelayakan dan keamanan tabung berkapasitas 3 kilogram.

Karena itu, rencana penggunaan CNG untuk menggantikan sebagian konsumsi LPG bersubsidi belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang sepenuhnya siap diterapkan. Pemerintah masih perlu memastikan aspek keselamatan, infrastruktur distribusi, serta kesiapan penggunaannya di tingkat rumah tangga.

Harga Minyak Global Jadi Perhatian

Kenaikan ICP mencerminkan tekanan yang terjadi di pasar energi internasional. Kementerian ESDM menetapkan rata-rata ICP September 2026 sebesar US$112,81 per barel, meningkat US$23,38 dibandingkan Agustus 2026 yang berada pada level US$89,43 per barel.

Kenaikan tersebut dikaitkan dengan ketidakpastian geopolitik dan risiko gangguan pasokan minyak dunia.

Perkembangan harga minyak menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan subsidi energi Indonesia. Di tengah kebutuhan LPG yang masih banyak dipenuhi melalui impor, pemerintah berupaya mencari alternatif energi domestik untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Besarnya subsidi yang disebut Bahlil tersebut merupakan perkiraan berdasarkan perkembangan harga minyak, bukan berarti anggaran subsidi resmi langsung berubah menjadi Rp100 triliun. Realisasi akhirnya tetap bergantung pada perkembangan harga, volume konsumsi, serta kebijakan fiskal pemerintah.