DPR Dorong Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset
DPR mendorong pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset setelah UU Perampasan Aset disahkan untuk mencegah konflik kepentingan.
Faktakalbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah segera membentuk dua lembaga khusus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dua lembaga yang dimaksud adalah Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Aset. Pembentukan keduanya dinilai penting untuk memastikan aset hasil tindak pidana dikelola secara profesional sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan badan pengelola aset perlu dipisahkan dari lembaga penegak hukum. Pemisahan tersebut bertujuan menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya tidak merangkap sebagai pihak yang mengelola aset hasil perampasan. Sebab, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepentingan tertentu dalam pelaksanaan kewenangan.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
DPR Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan
Selain badan pengelola, DPR juga menilai perlu adanya badan pengawas yang berdiri sendiri. Lembaga ini diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan perampasan aset agar tidak digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu.
Habiburokhman mengingatkan, kewenangan perampasan aset harus dijalankan secara hati-hati. Jangan sampai aturan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk menindas kelompok di luar kekuasaannya atau menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, keberadaan pengawas independen dianggap penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut, Komisi III DPR juga mempelajari praktik pengelolaan aset di sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemisahan fungsi penegakan hukum dengan pengelolaan aset hasil perampasan.
Mekanisme Pengawasan Libatkan Presiden dan DPR
Terkait independensi badan pengawas, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatannya apabila melibatkan Presiden dan DPR. Hal ini menjadi perhatian karena keterlibatan dua lembaga tersebut dikhawatirkan membuka ruang kompromi politik.
Menanggapi hal itu, Habiburokhman menyebut mekanisme yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif bukan hal baru dalam sistem kelembagaan negara. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga memiliki mekanisme pelibatan kedua institusi tersebut.
Menurutnya, keterlibatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengawasi dan mengontrol.
UU Perampasan Aset Disahkan DPR
Dorongan pembentukan dua badan khusus ini mengemuka setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pembahasannya, pengaturan mengenai badan pengelola dan pengawas aset menjadi salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola aset hasil tindak pidana.
Badan pengelola nantinya diharapkan menjalankan fungsi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset sesuai ketentuan. Sementara itu, badan pengawas bertugas memastikan pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan perampasan aset berlangsung secara transparan serta akuntabel.
Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, DPR berharap pelaksanaan UU Perampasan Aset dapat mendukung pemberantasan tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.