BPDP Himpun Pungutan Sawit Rp22,7 Triliun hingga Juni 2026, Siap Dukung Program B50

Faktakalbar.id — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat penerimaan dari pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya mencapai Rp22,7 triliun hingga semester pertama 2026 atau per 30 Juni. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program strategis pemerintah di sektor perkebunan sawit.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan dana yang berhasil dihimpun akan dikembalikan untuk mendukung berbagai program yang menjadi mandat pemerintah melalui BPDP.

Dukung Pengembangan Industri Sawit

Menurut BPDP, pungutan ekspor sawit menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk memperkuat industri kelapa sawit nasional dari hulu hingga hilir.

Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan, tetapi juga menopang berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan energi terbarukan dan kesejahteraan petani.

Biayai Program Strategis

BPDP menjelaskan dana pungutan ekspor dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi sawit berkelanjutan, hingga pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap industri sawit nasional semakin kompetitif sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Perkuat Program Biodiesel B50

Salah satu fokus utama penggunaan dana BPDP adalah mendukung implementasi program biodiesel B50, yang menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan impor energi.

Dorong Kesejahteraan Petani

Selain mendukung hilirisasi industri, BPDP juga menegaskan bahwa dana yang dihimpun harus memberikan dampak langsung kepada petani kelapa sawit melalui program peremajaan kebun dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus memperkuat daya saing komoditas sawit Indonesia di pasar global.

Komitmen Kelola Dana Secara Optimal

BPDP memastikan pengelolaan dana pungutan ekspor dilakukan secara optimal dan diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

Ke depan, lembaga tersebut berkomitmen terus mengoptimalkan pemanfaatan dana agar mampu memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, masyarakat, dan perekonomian nasional secara berkelanjutan.