faktakalbar

Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097 Triliun, Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 6 Persen

Belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen dengan delapan program prioritas nasional.

Penulis: Clara Monday, 17 August 2026 📖 2 menit
Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097 Triliun, Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 6 Persen
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan APBN 2027. Pemerintah menyiapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. (dok.ist)

Faktakalbar.id – Pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rancangan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Belanja Negara 2027 Naik

Anggaran belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun meningkat dibandingkan alokasi APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Pemerintah menilai peningkatan anggaran diperlukan untuk menjalankan berbagai agenda prioritas nasional.

Selain belanja negara, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai sekitar Rp3.426 triliun. Sementara pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp671,2 triliun.

Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 6 Persen

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen menjadi salah satu poin penting dalam RAPBN 2027.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026. Pemerintah berharap belanja negara dapat menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi, termasuk dengan mendorong investasi dan sektor-sektor produktif.

Target tersebut juga cukup ambisius karena ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat tumbuh 5,29 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal sebelumnya.

Delapan Program Jadi Prioritas

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Pemerintah ingin anggaran negara tidak hanya digunakan untuk pembiayaan rutin, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian pemerintah mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Defisit Ditargetkan Tetap Terjaga

Meski belanja negara meningkat, pemerintah tetap menargetkan defisit fiskal berada pada level yang terkendali.

Defisit RAPBN 2027 dirancang sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro, antara lain inflasi sekitar 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Tantangan Mencapai Target Pertumbuhan

Target ekonomi 6 persen pada 2027 bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan peningkatan belanja negara mampu menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih besar, terutama melalui investasi swasta dan sektor-sektor produktif.

Sejumlah ekonom juga menilai target tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta menjaga kepercayaan investor.

Dengan belanja negara yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun, pemerintah berharap APBN 2027 dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar instrumen pembiayaan program pemerintah.

Jika target pertumbuhan 6 persen berhasil dicapai, pemerintah berharap peningkatan aktivitas ekonomi tersebut dapat berlanjut pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan kesejahteraan.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK