Baru 10,78 Persen, Ketersediaan SPPG di Daerah Tertinggal Jadi Perhatian
SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari kebutuhan ideal. BNPP dan BSKDN menyusun strategi percepatan MBG di wilayah 3T.
Faktakalbar.id - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan data awal yang dihimpun dan diolah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tingkat kecukupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dalam membahas strategi percepatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam forum yang digelar pada Rabu (23/9). Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari kesiapan SPPG, kondisi infrastruktur hingga tantangan geografis di kawasan perbatasan.
Infrastruktur Jadi Salah Satu Kendala
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan pihaknya memiliki peran dalam mengidentifikasi kondisi pelaksanaan MBG di kawasan perbatasan, khususnya pada 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi.
Dari 15 PLBN tersebut, baru sekitar 50 persen yang mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Bakri, ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kesiapan operasional SPPG sekaligus cakupan pelayanan kepada penerima manfaat.
Karakteristik wilayah 3T juga membuat penerapan MBG tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan daerah lain.
“Jangan sampai berbeda antara SPPG di Jawa dan Sumatera dengan Papua,” kata Bakri, seraya menyoroti perbedaan kondisi geografis, budaya masyarakat, hingga minat investor.
SPPG Harus Disesuaikan dengan Kondisi Wilayah
Keterbatasan jumlah SPPG membuat pelayanan di sejumlah wilayah 3T harus mengandalkan SPPG terdekat. Padahal, kapasitas ideal satu SPPG dirancang melayani sekitar 2.500 hingga maksimal 3.000 penerima manfaat.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan MBG merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Namun, pelaksanaannya di wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah non-3T.
Sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain kerentanan rantai pasok, keterbatasan air bersih dan listrik, serta masih terbatasnya tenaga gizi terlatih.
BNPP dan BSKDN Susun Strategi Percepatan
Untuk mempercepat pelaksanaan MBG, pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi sebagai landasan penyelenggaraan program di wilayah 3T.
BNPP dan BSKDN juga mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi serta ditangani berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
Hasil forum dan masukan dari pemangku kepentingan serta para pakar selanjutnya akan menjadi bahan dalam menyusun alternatif strategi dan rekomendasi kebijakan.
Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, pelaksanaan MBG di kawasan perbatasan diharapkan dapat menjangkau penerima manfaat secara lebih merata.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
