Bantuan Karhutla Rp1,235 Triliun Menyasar 35 Daerah, Berapa Dana yang Diterima Tiap Wilayah?

Faktakalbar.id - Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota, tetapi rincian pembagian anggaran per daerah belum tersedia dalam informasi yang diterima.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Tujuh provinsi yang tercatat sebagai penerima bantuan adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap hingga penyediaan peralatan untuk mendukung pemadaman kebakaran.

Di sektor kesehatan, dana digunakan untuk pelayanan medis, pembagian masker, oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, dan penanganan pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Adapun kebutuhan pemadaman meliputi alat pelindung diri (APD), pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.

Meski daftar kebutuhan telah disebutkan, belum ada informasi terperinci mengenai nilai anggaran yang dialokasikan untuk setiap jenis belanja maupun besaran bantuan yang diterima masing-masing pemerintah daerah.

Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk menilai apakah pembagian dana telah mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran, luas wilayah terdampak, jumlah penduduk yang terpapar asap, serta kebutuhan peralatan di lapangan.

Perbedaan kondisi antardaerah membuat keterbukaan data alokasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar penentuan besaran bantuan yang diterima pemerintah setempat.

Publik juga perlu mengetahui apakah dana disalurkan langsung kepada pemerintah daerah, digunakan melalui instansi tertentu, atau dibelanjakan menggunakan mekanisme pengadaan yang berbeda.

Kejelasan mengenai mekanisme penyaluran dapat membantu masyarakat menelusuri penggunaan anggaran sejak tahap perencanaan hingga realisasi belanja.

Pemerintah daerah penerima bantuan perlu membuka informasi mengenai nilai dana yang diterima, rencana penggunaannya, penyedia barang dan jasa, serta hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran tersebut.

Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dengan membandingkan laporan penggunaan dana dengan kondisi nyata, seperti ketersediaan alat pemadam, distribusi masker, layanan kesehatan, dan pembangunan sumur bor.

Jika suatu daerah menerima anggaran untuk pengadaan peralatan, misalnya, publik perlu memperoleh informasi mengenai jumlah barang, lokasi distribusi, serta kondisi penggunaannya.

Pengawasan tersebut bukan berarti menganggap telah terjadi penyimpangan, melainkan memastikan setiap rupiah dibelanjakan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inspektorat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, serta lembaga pemeriksa yang berwenang juga memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Keterbukaan data dari pemerintah pusat dan daerah akan membantu masyarakat, media, serta organisasi sipil melakukan pemantauan secara lebih terukur.

Dengan total bantuan Rp1,235 triliun yang menyasar 35 kabupaten/kota, rincian pembagian anggaran dan laporan realisasi belanja menjadi informasi penting yang perlu diketahui publik.