Bahlil Bantah Terlibat Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Faktakalbar.id -  Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pengaturan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Bahlil menegaskan tidak pernah menghadiri pertemuan sebagaimana narasi yang beredar, yakni pertemuan dengan sejumlah jenderal Polri beberapa jam sebelum penangkapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus dan Rapat Kerja Daerah DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Ia mengaku mengetahui namanya mulai dikaitkan dengan isu tersebut melalui informasi yang beredar di grup percakapan WhatsApp dan media sosial.

Bahlil pun meminta aparat kepolisian mengusut tuntas informasi tersebut agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.

Bahlil Beri Tenggat Somasi 3 x 24 Jam

Bahlil menyatakan akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan dan mencatut namanya dalam kasus tersebut.

Ia memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi. Apabila tidak ada klarifikasi dalam batas waktu tersebut, Bahlil menyatakan siap menempuh jalur hukum.

Menurut Bahlil, tuduhan yang beredar perlu dibuktikan dan tidak seharusnya disebarkan tanpa dasar yang jelas.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sosok ketua umum partai politik yang disebut dalam narasi pertemuan sebelum penangkapan tersebut.

Bahlil Mengaku Juga Menjadi Korban Penyadapan

Dalam keterangannya, Bahlil turut menyampaikan bahwa dirinya mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut disadap.

Ia mempertanyakan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan pengaturan penyadapan, sementara menurut pengakuannya, dirinya juga menjadi korban tindakan tersebut.

Bahlil menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pihak merupakan persoalan serius. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh dan transparan.

Ia juga menegaskan Partai Golkar mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Penyadapan

Bahlil meminta kepolisian tidak hanya menelusuri dugaan penyadapan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang menyebarkan informasi mengenai keterlibatannya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan memperkeruh situasi politik.

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama.

Meski demikian, tuduhan terhadap Bahlil masih berupa isu yang dibantah olehnya. Hingga berita ini disusun, belum ada bukti terverifikasi yang menunjukkan keterlibatan Bahlil dalam pengaturan penyadapan tersebut.

Bahlil menegaskan akan menggunakan jalur hukum untuk menanggapi tuduhan yang menurutnya merugikan nama baik dirinya dan Partai Golkar.