faktakalbar

Anggota DPR Fraksi PKS Bentangkan Kertas Desak Wapres Gibran Rakabuming Mundur

Faktakalbar.id - Seorang anggota DPR RI dari Fraksi PKS bernama Yanuar Arif Wibowo membentangkan kertas bertuliskan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Penulis: Wati Tuesday, 10 November 2026 📖 1 menit
Anggota DPR Fraksi PKS Bentangkan Kertas Desak Wapres Gibran Rakabuming Mundur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan kertas berisi tuntutan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen Senayan. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Seorang anggota DPR RI dari Fraksi PKS bernama Yanuar Arif Wibowo membentangkan kertas bertuliskan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Aksi simbolis tersebut dilakukan Yanuar Arif Wibowo sesaat setelah menghadiri penutupan Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II DPR RI.

Secarik kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" yang dibentangkan di area gedung parlemen itu mendadak menjadi pusat perhatian publik dan media.

Aksi pembentangan poster tersebut dipicu oleh makin tajamnya sorotan publik terkait keabsahan dokumen ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dinamika politik di Gedung DPR kian memanas seiring menguatnya kembali desakan pembentukan Pansus untuk mengusut isu tersebut.

Kader PKS Mardani Ali Sera turut menunjukkan dokumen berisi daftar puluhan legislator yang menyatakan dukungan penggunaan hak konstitusional DPR.

Sedikitnya lebih dari 25 anggota DPR dari lintas fraksi dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan resmi pada berkas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Langkah penggalangan tanda tangan dukungan tersebut difokuskan untuk merespons tindak lanjut atas polemik status ijazah yang belum mereda.

Meski demikian, pengumpulan puluhan tanda tangan tersebut belum menjadi keputusan final pemakzulan Wakil Presiden dari jabatannya.

Mekanisme penggunaan Hak Menyatakan Pendapat wajib melewati tahapan persidangan resmi serta keputusan forum paripurna DPR RI sesuai regulasi.

Aksi membentangkan kertas protes ini diprediksi akan makin memperpanjang perdebatan politik di tingkat parlemen.

Para pengamat menilai protes terbuka di DPR mencerminkan kuatnya tekanan politis terhadap posisi kepemimpinan nasional saat ini.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK