Anggaran Penanganan Karhutla Diduga Beralih ke Pembangunan Proyek BPBD Provinsi Kalimantan Barat

Faktakalbar.id - Pembangunan proyek dan renovasi bangunan di BPBD Provinsi Kalimantan Barat menuai tanda tanya. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran tersebut.

Salim (nama samaran), salah seorang warga, menilai penanganan bencana seharusnya menjadi perhatian utama ketika karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

“Orang sibuk dengan darurat bencana, tetapi di sana justru sibuk dengan darurat proyek anggaran dan renovasi bangunan BPBD,” ujar Salim.

Ia meminta BPBD menjelaskan sumber anggaran dan urgensi pembangunan tersebut. “Kalau memang anggarannya untuk penanganan karhutla, tentu masyarakat ingin tahu mengapa digunakan untuk pembangunan proyek,” katanya.

Dugaan peralihan anggaran dari pemulihan lahan ke pembangunan proyek perlu ditelusuri melalui dokumen perencanaan dan realisasi anggaran untuk memastikan kesesuaian penggunaannya.

Sementara itu, Hamdan (nama samaran) seorang warga lainnya menilai bangunan tersebut mungkin dipersiapkan sebagai posko tanggap darurat. Namun, fungsi dan urgensi pembangunannya perlu diperjelas.

“Bisa saja bangunan itu digunakan untuk posko tanggap darurat, tetapi harus jelas apa fungsi dan urgensinya,” kata Hamdan.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan karhutla semestinya digunakan sesuai peruntukan dan kebutuhan di lapangan.

“Kalau situasi sudah aman, kondusif, dan terkendali, pembangunan bisa saja diteruskan. Namun, selama bencana masih ditangani, prioritasnya perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Selain pemadaman, pemulihan lahan bekas karhutla, termasuk penanaman kembali jika diperlukan, juga penting untuk mendukung pemulihan lingkungan sesuai kewenangan instansi terkait.

Masyarakat berharap BPBD Kalimantan Barat menjelaskan sumber dana, tujuan pembangunan, dan kaitannya dengan program penanganan karhutla agar tidak menimbulkan tanda tanya.

Hingga berita ini disusun, konfirmasi BPBD Kalimantan Barat mengenai sumber anggaran dan tujuan proyek masih diperlukan. Dokumen anggaran dan penjelasan resmi penting untuk memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.

(Tim FK)