Anggaran Karhutla Rp60 Miliar Dipertanyakan, DPRD Ketapang Minta Rincian Penggunaan

Faktakalbar.id - Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut mencapai Rp60 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.

Sholeh mempertanyakan bagian anggaran yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, informasi mengenai peruntukan hingga realisasi anggaran perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.

Ia menilai keterbukaan tersebut penting karena Ketapang menjadi salah satu daerah yang menghadapi karhutla dengan sebaran titik api tinggi.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Yang saya pertanyakan adalah bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar,” kata Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Jumat (2/10/2026).

Sholeh juga meminta penjelasan mengenai distribusi Banpres Rp40 miliar kepada kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” ujarnya.

Menurut Sholeh, penjelasan mengenai distribusi anggaran diperlukan untuk mengetahui dukungan penanganan karhutla di setiap daerah.

Ia juga menyoroti kunjungan Gubernur Kalimantan Barat ke wilayah Pelang, Ketapang, untuk melihat langsung kondisi karhutla.

Sholeh mengapresiasi bantuan yang dibawa dalam kunjungan tersebut, termasuk peralatan pemadaman dan air bersih bagi masyarakat.

“Beliau datang ke lapangan, saya ucapkan terima kasih. Membawa sedikit bantuan, kalau tidak salah ada beberapa rol selang dengan mesin dan membagikan air bersih,” katanya.

Namun, ia berharap kunjungan tersebut tidak berhenti pada peninjauan lapangan dan bantuan awal.

Sholeh meminta Pemprov Kalbar menjelaskan penggunaan dana penanganan karhutla, termasuk alokasi dan realisasi anggaran untuk Kabupaten Ketapang.

Permintaan tersebut disampaikan di tengah penanganan karhutla yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.