6 Momen Gubernur Kalbar Ria Norsan Jadi Hujatan Publik ?

Faktakalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beberapa kali menjadi sorotan publik sejak memimpin provinsi tersebut pada 2025. Perhatian terhadap Norsan datang dari berbagai isu, mulai dari jejaring politik keluarganya, perkara korupsi yang pernah menyeret namanya, hingga polemik kebijakan dan sikapnya menghadapi kritik masyarakat.

Berikut enam momen yang membuat Ria Norsan menjadi sorotan.

1. Dinasti Politik Keluarga Ria Norsan

Di Kalimantan Barat, jejaring politik keluarga Ria Norsan tersebar di sejumlah partai politik dan lembaga pemerintahan. Keterhubungan itu melibatkan istri, anak, adik, ipar hingga besan.

Norsan mengawali kariernya sebagai pengusaha jasa konstruksi sebelum terjun ke politik. Ia kemudian menjabat Bupati Mempawah dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2018.

Ilustrasi jejaring politik keluarga Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan istrinya Erlina yang tersebar di sejumlah posisi strategis eksekutif, legislatif, hingga kepengurusan partai politik. (Dok. Ist)

Kariernya berlanjut sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, sebelum terpilih sebagai gubernur untuk periode 2025-2030.

Istrinya, Erlina, saat ini menjabat Bupati Mempawah periode 2025-2030. Erlina sebelumnya telah memimpin Kabupaten Mempawah sejak 2019.

Anak pertama Norsan, Arif Renaldi, merupakan anggota DPRD Kalimantan Barat dari Partai Golkar untuk periode kedua.

Adik kandung Norsan, Ria Mulyadi, pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Mempawah periode 2019-2024 dan kini masih menjadi anggota DPRD Mempawah.

Jejaring itu juga berasal dari keluarga Erlina. Adiknya, Ermin Elviani, menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat sejak November 2021. Ia juga anggota DPRD Kalbar dan pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kalbar periode 2014-2019.

Adik Erlina lainnya, Erdediawan, terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024-2029 dari Partai Demokrat.

Keterhubungan politik keluarga Norsan juga meluas melalui hubungan besanan. Putra Norsan, Ilham Rinaldi, menikah dengan Sheren Gracia, putri Robi Susandi yang kini menjabat Ketua DPW PSI Kalimantan Barat.

Dengan konfigurasi tersebut, anggota keluarga besar Norsan dan keluarga Erlina memiliki keterhubungan dengan sejumlah partai, antara lain Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PSI. Posisi mereka tersebar di eksekutif kabupaten, eksekutif provinsi, legislatif kabupaten, legislatif provinsi, hingga kepengurusan partai.

2. Perkara BP2TD di Kortas Tipidkor Polri

Nama Ria Norsan juga kembali menjadi perhatian dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat atau BP2TD Mempawah.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani Polda Kalimantan Barat. Penanganannya kemudian menjadi perhatian setelah proses hukum perkara awal berjalan dan muncul putusan pengadilan yang mengarahkan agar dugaan keterlibatan Norsan didalami melalui penyidikan baru.

Dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Polda Kalbar kemudian menerbitkan laporan polisi baru pada akhir 2024 yang mencantumkan nama Ria Norsan.

Dalam perkembangannya, perkara tersebut diserahkan kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor Mabes Polri.

Polda Kalbar menyatakan penanganan di tingkat pusat diharapkan dapat membuat proses penyidikan lebih fokus dan mengurangi potensi tekanan dalam penanganan perkara yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Perkara itu menjadi salah satu persoalan hukum yang terus membayangi perjalanan politik Norsan hingga kini menjabat gubernur.

3. Diperiksa dan Digledah KPK dalam Perkara Jalan Mempawah

Nama Ria Norsan juga muncul dalam penyidikan KPK mengenai dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah.

Komisi antirasuah menyatakan penyidikan perkara tersebut masih berjalan. Dalam prosesnya, penyidik KPK pernah menggeledah kediaman pribadi Norsan dan memanggilnya untuk diperiksa sebagai saksi.

Ilustrasi penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Ria Norsan, termasuk kasus BP2TD Mempawah serta penyidikan proyek jalan di Kabupaten Mempawah. (Dok. Ist)

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengatakan Norsan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam perkara proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp40 miliar.

"Bahwa RN kemarin kami panggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang diduga merugikan negara hingga Rp40 miliar," ujar Asep di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 25 Agustus.

Asep mengatakan KPK terbuka kemungkinan menetapkan Norsan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan bukti yang cukup.

"Tentunya pada saat nanti kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk dialihkan statusnya, ya kita akan segera mengalihkan statusnya," kata Asep.

Hingga tahap tersebut, Norsan masih berstatus sebagai saksi dalam perkara yang ditangani KPK.

4. Dikritik Dua Bocah karena Jalan Rusak

Norsan juga menjadi sorotan setelah video dua anak kecil yang mengkritik kondisi jalan di wilayah Bedayan-Libau, Kecamatan Sepauk, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, dua bocah berdiri di jalan tanah yang becek dan licin. Mereka menyampaikan kritik terhadap kondisi jalan sekaligus mempertanyakan kinerja pemerintah daerah.

Video itu menuai simpati warganet. Namun, muncul pula perdebatan mengenai pelibatan anak dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Norsan kemudian memberikan tanggapan pada Kamis, 1 April 2026.

"Saya tidak anti kritik dan menyambut baik kritikan tersebut. Yang saya sayangkan, yang dibawa untuk mengkritik itu anak-anak, yang memang bukan pada tempatnya," ujar Norsan.

Ia menduga ada pihak tertentu di balik video tersebut yang sengaja membangun opini negatif terhadap pemerintah provinsi.

"Tapi kalau saya lihat, materi kritikannya bukan sekadar soal jalan. Ada pesan moral yang ingin disampaikan, bahkan cenderung menyudutkan gubernur. Itu pasti ada pemainnya," kata Norsan.

Pernyataan tersebut kemudian turut menjadi bahan perbincangan di media sosial.

5. Polemik Perda Peladang

Polemik lain muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Instruksi tersebut disampaikan dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Barat.

Norsan mengatakan Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan kepadanya mengenai perintah Presiden untuk mencabut perda tersebut.

"Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke saya bahwa perintah beliau (Presiden) untuk mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 karena ini keadaan darurat. Ini harus segera dicabut," kata Norsan setelah mendampingi Presiden Prabowo meninjau lokasi karhutla di Kubu Raya pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Namun, Norsan juga menegaskan bahwa perda tersebut tidak hanya mengatur peladang.

"Sebenarnya Perda ini bukan dikhususkan kepada peladang saja namun juga seluruh masyarakat Kalimantan Barat termasuk korporasi, perusahaan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Norsan menyebut sekitar 90 persen kebakaran di Kalimantan Barat diduga terjadi karena pembakaran.

"Kalau dilihat permasalahannya ini, kebakaran dan dibakar ini, ya 90 persen dibakar, saya berani katakan 90 persen dibakar," katanya.

Polemik berkembang ketika Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalbar pada Kamis, 27 Agustus. Massa menolak wacana pencabutan perda karena menganggap aturan tersebut merupakan payung hukum bagi masyarakat peladang.

Norsan kemudian menemui massa. Dalam pertemuan itu ia menyatakan tidak akan langsung mencabut perda, melainkan akan mengkaji kembali aturan tersebut.

Ketua DPRD Kalbar Aloysius juga menyatakan lembaganya tidak akan mencabut perda tersebut.

Perbedaan sikap itu membuat polemik Perda Peladang menjadi salah satu isu politik yang menempatkan Norsan di tengah tarik-menarik antara kebijakan pemerintah pusat, kepentingan masyarakat peladang, dan persoalan karhutla di Kalimantan Barat.

6. Emosi Saat Berdialog dengan Mahasiswa

Sorotan terbaru terhadap Norsan terjadi pada Kamis, 3 September 2026, ketika ia terlibat dialog dengan rombongan mahasiswa yang menggelar demonstrasi terkait karhutla di Kalimantan Barat.

Aksi berlangsung di Bandara Supadio, Kubu Raya, bertepatan dengan kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Mahasiswa mempertanyakan penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap di Kalimantan Barat. Mereka juga mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah setelah Presiden Prabowo sebelumnya datang langsung ke Kalimantan Barat untuk melihat penanganan karhutla.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan penjelasan saat dikerumuni massa demonstrasi mahasiswa di kawasan Bandara Supadio, Kubu Raya. (Dok. Ist)

Dialog antara mahasiswa dan Norsan berlangsung dalam suasana tegang. Pertanyaan mahasiswa mengenai karhutla dijawab Norsan dengan nada keras.

Ketegangan meningkat ketika mahasiswa terus melontarkan pertanyaan setelah tidak mendapatkan jawaban yang dianggap memuaskan.

Norsan kemudian merespons dengan suara keras, termasuk mengucapkan, "Haah.. haah!" sambil berteriak.

Setelah dialog berakhir, Norsan meninggalkan lokasi menuju mobil dengan dikawal protokolernya. Mahasiswa yang berada di lokasi kemudian menyampaikan kekecewaan atas sikap gubernur.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena terjadi ketika pemerintah Kalimantan Barat tengah menghadapi tekanan publik akibat karhutla dan kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi.

Enam peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana perjalanan politik Ria Norsan sebagai gubernur tidak hanya diuji oleh persoalan pemerintahan, tetapi juga oleh perkara hukum, jejaring politik keluarga, kebijakan publik, serta cara pemerintah daerah merespons kritik masyarakat.

(Tim FK)