Rencana Penyaluran Gaji PNS Lewat Koperasi Merah Putih, Wagub Kalbar Khawatir Bank Daerah Tumbang

Faktakalbar.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengkhawatirkan keberlangsungan Bank Kalbar apabila rencana penyaluran gaji PNS dialihkan ke Koperasi Merah Putih.

Wagub menilai kebijakan pengalihan rekening gaji tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keuangan Bank Kalbar yang selama ini disuntik modal pemda.

Krisantus menekankan bahwa seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini merupakan nasabah aktif Bank Kalbar.

“Kalau melalui gaji pegawai diberikan melalui koperasi, sementara pegawai adalah 100 persen nasabah Bank Kalbar, maka bank daerah akan tumbang,” ujarnya.

Krisantus berharap aspirasi pemerintah daerah tersebut dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan diputuskan.

Potensi penurunan dana pihak ketiga menjadi ancaman nyata bagi likuiditas bank pembangunan daerah jika pengalihan tersebut benar diterapkan.

Pemerintah provinsi selama ini mengandalkan Bank Kalbar sebagai mitra utama dalam penampungan dan penyaluran anggaran pendapatan daerah.

Penyertaan modal daerah yang telah ditanamkan berisiko tidak memberikan dividen maksimal apabila kinerja keuangan bank daerah terguncang.

Sejumlah pihak menilai wacana pengalihan ini perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan struktur perbankan daerah.

Dampak domino dari penurunan nasabah institusi diperkirakan dapat memengaruhi kemampuan penyaluran kredit perbankan lokal kepada masyarakat.

DPRD Kalimantan Barat juga mendorong koordinasi intensif antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah guna membahas wacana ini.

Krisantus menegaskan pertimbangan risiko ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama sebelum menyetujui perubahan skema pembayaran gaji.

Bank Kalbar memegang peran strategis dalam membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur serta usaha mikro di wilayah setempat.

Pemerintah daerah menghendaki agar keberadaan bank daerah tetap dilindungi dari kebijakan pembagian porsi keuangan yang merugikan.

Hingga saat ini wacana perubahan mekanisme penyaluran gaji pegawai negeri sipil tersebut masih menjadi bahan pembahasan awal.

Pemerintah pusat belum menetapkan keputusan final mengenai jadwal maupun petunjuk teknis pelaksanaan wacana pengalihan skema tersebut.

Evaluasi dampak finansial akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah demi menjaga ketahanan ekosistem perbankan di Kalimantan Barat.