5 Nama Bandar TPPO Telah Ditangan Menkopolhukam

*Sulit Disentuh karena Dibekingi Oknum Beratribut Kekuasaan

Lima nama yang diindikasi kuat sebagai Bandar memberangkatkan tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kelima orang itu beroperasi di Batam. Namun Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengakui kelimanya sulit tersentuh karena dibekingi oknum-oknum beratribut kekuasaan.

Lima nama itu kini telah “disetor” BP2MI kepada Menkopolhukam, Mahfud MD. Seperti dilansir dari detik, "BP2MI sudah memberikan lima nama kepada Pak Mahfud sebagai diduga bandar besar di Batam yang suka memberangkatkan di pelabuhan resmi ke Malaysia, Singapura, sudah kita kasih," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (30/5).

Benny mengatakan para bandar TPPO ini kerap tak tersentuh karena dibekingi orang-orang yang punya kuasa. Dia berharap setiap lembaga berani bersih-bersih agar TPPO bisa diberantas.

"Kepada Pak Presiden saya sampaikan. Kenapa mereka untouch (tak tersentuh), bandar-bandar ini? Karena mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Ini masing-masing tugas lembaga bersih-bersih. Di BP2MI, kemarin saya pecat, pemecatannya saya ekspos," ucapnya.

Dia kemudian menjelaskan soal data 1.900 jenazah WNI korban perdagangan orang yang dipulangkan ke RI. Dia mengatakan jumlah itu merupakan akumulasi selama 3 tahun, bukan setahun.

"Tiga tahun. Saya hitung dari sejak saya dilantik 15 April 2020. 3.600 yang sakit, sakit cacat fisik, depresi berat, ringan, ada. Kemudian deportasi seperti dari Timur Tengah, Malaysia sebanyak 94 ribu. Semua (wafat, sakit, deportasi) 90 persen yang berangkat tidak resmi," kata Benny.

Menurut Benny, pemerintah juga sudah berupaya mengatasi kasus TPPO. Dia menargetkan para bandar TPPO bisa ditangkap. "Kan sudah banyak kasus yang masuk di kepolisian, di kejaksaan, ini yang kita kejar. Endingnya kita tidak memenjarakan ikan teri, tapi memenjarakan bandar," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet yang membahas masalah tindak pidana perdagangan orang. Jokowi disebut menerima laporan dari Benny Rhamdani tentang sekitar 1.900 mayat yang pulang ke Indonesia adalah korban TPPO.

"Tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, pada satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sejak Januari sampai ini, khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," kata Menko Polhukam Mahfud Md..

Mahfud mengatakan Jokowi langsung mengambil langkah untuk menangani masalah perdagangan orang. Satgas TPPO bakal direstrukturisasi.(rfk/ind)