Kondisi ini menciptakan kerugian efisiensi bagi perekonomian nasional. Banyak pekerja tidak mendapat hak dasar seperti cuti, tunjangan pengangguran, maupun jaminan pensiun.
Bank Dunia menemukan kurang dari 19 persen pekerja Indonesia menempati sektor formal. Banyak perusahaan juga beroperasi tanpa mematuhi kerangka hukum nasional, sehingga menekan produktivitas dan mengurangi basis pajak negara.
(*Sr)
“Pengumpulan pajak di 2 bulan pertama 2026 ini tumbuh 30% itu akan stabil terus ke depan,” ungkap Purbaya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, belanja negara tercatat mencapai Rp493,8 triliun atau…
3. Tekanan pada Subsidi BBM dan APBN Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama untuk membiayai subsidi energi. Jika harga…
OPINI – Di awal menjabat, publik langsung menggelarinya, menteri keuangan koboi. Pernyataan beliau soal utang kereta cepat Whoosh tidak gunakan APBN, itu membuat rakyat tepuk tangan. Namun, belakangan ternyata utang…
“Hal ini memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memilih untuk melanjutkan kerja sama ekonomi yang lebih dalam, akses pasar yang lebih kuat, dan kepastian yang lebih besar…
Fokus Hilirisasi dan Kawasan Industri Pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi dan pengembangan kawasan industri untuk menarik lebih banyak investasi manufaktur. Langkah ini sejalan dengan transformasi industri 4.0 yang bertujuan menguatkan daya…
Keunggulan tambahannya adalah adanya bantuan beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak peserta hingga jenjang perguruan tinggi, dengan total manfaat mencapai ratusan juta rupiah. 4. Tabungan Hari Tua dengan Hasil…
